BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan
Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah

Apa yang disebutkan oleh Gubernur Maluku bahwa Propinsi itu tidak mendapatkan apa-apa sebagai dampak dari kebijakan 12 mil laut, itu benar. Apalagi saat ini di kawasan Indonesia Timur tidak ada lokasi pengolahan ikan dan pelabuhan yang mumpuni.Yang terjadi adalah semua hasil laut dan perikanan ditarik ke Jakarta dan Surabaya.

Sebenarnya sudah ada aturan bahwa kapal ikan harus kembali ke pelabuhan misalnya pelabuhan Ambon. Di Ambon ikan di kumpulkan untuk kemudian didistribusikan. Hanya, selama ini hal itu tidak dilaksanakan karena malas ke Ambon, tapi langsung ke Surabaya. Akibatnya Ambon tidak dapat retribusi.

Mengenai sumber daya/tenaga lokal sebenarnya tidak ada keharusan menggunakan tenaga lokal. Tetapi sumber daya/SDM lokal memang harus meningkatkan diri supaya dipekerjakan. Perlu didirikan Balai Latihan Perikanan di Maluku.

Dari lima tuntutan yang diajukan oleh Propinsi Maluku, hal itu juga berlaku bagi Propinsi lain. Oleh Karena itu dari sisi regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah perlu bersinergi untuk merevisi Undang-undang, dan peraturan yang ada agar sesuai dengan kondisi daerah. Sehingga SDA di laut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan mendatangkan devisa bagi negara. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF