BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)
Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli

Kedua kubu paslon capres-cawapres 01 dan 02 mengakui ada persoalan ekonomi. Karena itu masalah ekonomi mendapatkan porsi terbesar dalam lima kali debat sekalipun tema besar tentang ekonomi baru diangkat pada debat terakhir.  Pada setiap debat justru muncul isu-isu ekonomi sekalipun tengah membahas masalah HAM.

Dua isu utama yang menjadi jualan paslon 02 adalah keterjangkauan harga bahan pokok dan ketenagakerajaan dan berhasil mengangkat elektabilitas di atas 40 persen. Demikian juga saat kubu 01 mengeluarkan kartu Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra Kerja mendapatkan sambutan meriah.  Ini menandakan masyarakat setuju dua masalah tersebut diselesaikan oleh pemerintah pada periode 2019-2024.

Mengenai keterkaitan dengan perdagangan internasional yang lesu dengan adanya perang dagang antara AS dan China, Indonesia jangan lagi terlalu berharap pada faktor eksternal sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi, tapi justru harus mengoptimalkan sumber pertumbuhan di dalam negeri.

Sumber pertumbuhan di dalam negeri adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Investasi menjadi penting diprioritaskan karena 99 persen struktur ekonomi Indonesia adalah UMKM. Penanaman modal asing dari luar tetap penting, namun tidak banyak membantu karena tingkat daya saing Indonesia tidak bisa mendadak dibuat tinggi. Belakangan malah investasi asing di sektor riil turun.

Pemerintah perlu menjaga sumber pertumbuhan dalam negeri. Jika daya beli masyakat meningkat maka dengan sendirinya akan memacu produktivitas nasional. Atau sebaliknya, bagaimana kebijakan yang disusun pemerintah dapat memacu produktivitas nasional yang akan membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja menciptakan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income) masyarakat yang lebih tinggi.

Produktivitas nasional, kesempatan kerja, dan daya beli masyakarat ini jika dijaga akan bergulir berkesinambungan, menjadi sumber pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Namun harus dibarengi dengan kebijakan menstabilkan harga kebutuhan pokok.

Konsumsi rumah tangga membutuhkan insentif berupa penurunan tarif dasar listrik (TDL) yang akan berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Kebijakan ini sangat mungkin dilakukan. Sama halnya dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dimana harga batu bara yang dibeli PLN tidak naik sehingga TDL juga tidak naik. Jika ditambah dengan DMO gas maka TDL akan bisa diturunkan. Pemerintah perlu membuat kebijakan seperti ini sebagai sebuah rekayasa agar segera terjadi pemulihan daya beli masyarakat. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan