BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Perlu, Platform Aplikasi Monitoring Dana Investasi Green Sukuk.

Perhelatan akbar Sidang Tahunan IMF-WB di Bali tahun 2018 sudah usai. Indonesia bersyukur sudah berhasil menjadi tuan rumah yang menuai pujian dari para peserta dan pihak terkait acara tersebut atas kelancaran dan kesuksesan acara demi acara Sidang Tahunan IMF-WB tersebut.

Selain hasil-hasil Sidang Tahunan yang menjadi konsumsi internal IMF-WB maka Indonesia sebagai pihak penyelenggara menyampaikan ada tujuh manfaat yang diperoleh dari Sidang Tahunan IMF-WB yaitu: bantuan bencana, kesepakatan investasi, dukungan untuk pengembangan SDM serta teknologi, kerja sama bilateral terkait devisa, pengenalan Green Sukuk, hingga kesempatan untuk menjelaskan ketahanan ekonomi domestik.

Salah satu hasil dari Sidang Tahunan IMF-WB di Bali adalah pengenalan instrumen investasi baru bernama obligasi hijau atau "Green Sukuk" pada proyek-proyek berbasis pelestarian lingkungan di Indonesia seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengolahan drainase limbah dan bangunan ramah lingkungan. Sejatinya Green Sukuk sudah diterbitkan pada Maret 2018 yang terbagi dalam dua tenor: tenor 5 tahun senilai 1,25 miliar dolar AS berimbal hasil 3,75 persen dan tenor 10 tahun senilai 1,75 miliar dolar AS berimbal hasil 4,4 persen. Green sukuk tenor 5 tahun diserap investor Timur Tengah dan Malaysia 32 persen, investor Asia (selain Indonesia dan Malaysia) 25 persen, investor AS 18 persen, investor Eropa 15 persen, dan investor Indonesia 10 persen. Sedangkan Green Sukuk tenor 10 tahun diserap investor Eropa 32 persen, investor Timur Tengah dan Malaysia 24 persen, investor AS 22 persen, investor Asia (selain Indonesia dan Malaysia) 12 persen, dan investor Indonesia 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Green Sukuk Indonesia berhasil mendapat kepercayaan investor dari berbagai belahan dunia. Sepertinya melalui Sidang Tahunan IMF-WB di Bali pemerintah Indonesia ingin menunjukkan kesuksesan Green Sukuk yang bisa menjadi alternatif pembiayaan pembangunan serta contoh bagi negara lain yang ingin mengikutinya. Saat ini menjadi tantangan pemerintah agar pemanfaatan dana Green Sukuk harus tepat sasaran dan akuntabel - tidak dikorupsi - karena kepercayaan investor akan pudar jika hal-hal tersebut dilanggar sehingga penerbitan Green Sukuk berikutnya tidak akan sukses.

Kiranya sudah saatnya prestasi menghimpun dana investasi dari komitmen hingga pengucuran dananya perlu diintegrasikan dalam satu platform aplikasi dana investasi yang mudah dimonitor oleh pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian sektor pembangunan yang didanai investasi tersebut. Semakin banyak pihak mengawasi maka semakin kecil peluang penyalahgunaan dana investasi semacam Green Sukuk itu. Semisal dialokasikan dana Green Sukuk untuk proyek pengelolaan prasarana pendukung kereta api senilai Rp165 miliar, maka mulai dari perencanaan proyek hingga implementasinya, aliran penggunaan dana investasi Green Sukuk harus dapat dipantau oleh Kemenkeu, Bappenas, Kemenhub serta pihak terkait lainnya sesuai kesepakatan. Dengan demikian pada akhir tenor Green Sukuk akan dapat dipresentasikan kepada para investor bahwa dana investasi sudah dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Hal ini akan menjadi modal besar untuk menghimpun investasi Green Sukuk berikutnya serta menciptakan rekam jejak yang kredibel bagi pemerintah Indonesia.

Janganlah dana investasi yang dihimpun seperti akan masuk dalam black box saat digunakan untuk pembiayaan proyek karena biasanya dalam kegelapan akan banyak terjadi kebocoran dana investasi pembangunan sebagaimana pernah disinyalir beberapa tokoh ekonomi Indonesia. Green Sukuk dapat menjadi momentum pemanfaatan dana investasi yang benar-benar hijau menyegarkan bagi rakyat Indonesia.(pso)
 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional