BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Andalas Padang Sumatra Barat
Perlu Perubahan Revolusioner

Menarik apa yang dihujahkan dalam ulasan di atas. Dalam banyak hal saya setuju bahwa demokrasi prosedural melalui pemilu ini sudah salah kaprah. Sistem Proportional Represetantion dengan Open List ini membuat persaingan di antara caleg dalam partai juga semakin hebat. Tidak ada jaminan mereka yang popular akan memiliki elektabilitas yang tinggi pula.

Saya melihat kecenderungan ini karena masih dominannya money politics dalam pemilu legislatif tersebut. Pengalaman membuktikan setiap caleg yang mengunjungi masyarakat selalu dimintai sesuatu. Hal itu sebagai tanda bahwa caleg memperhatikan mereka. Mereka juga akan mendukung sesuai dengan apa yang diberikan caleg.

Karenanya tidak heran biaya pemilu yang ditanggung caleg untuk meningkatkan keterpilihannya sangat mahal. Saya punya pengalaman setiap kenaikan popularitas dan elektabilitas caleg yang baru pertama kali mengikuti kontestasi ini membutuhkan uang yang banyak. Bahkan sampai miliar-an rupiah, terutama untuk menjadi anggota DPR. Itupun belum ada jaminan bahwa mereka akan terpilih.

Sungguh ironis. Ini karena masyarakat kita, khususnya di kalangan bawah masih bergantung dengan uang. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka memang lebih memilih cara ini sebagai kompensasi suara yang mereka miliki. Kalaupun mereka tidak menerima langsung, mereka akan menerima dari patronnya.

Saya pikir perlu ada perubahan yang revolusioner terkait dengan sistem pemilu ini. Hal ini merupakan satu-satunya cara, dengan merubah sistem pemilu. Mumpung MPR akan mengamandemen UU terkait pemilu serentak nasional dan lokal ini, mengapa tidak dipikirkan juga sistem pemilu yang turut diubah.

Tentu perlu kajian mendalam dari permasalahan yang kita hadapi selama 5 kali pemilu masa reformasi ini. Namun semuanya sangat bergantung pada political will elite pemerintah dan juga elite partai politik. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar