BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)
Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung

Menurut saya kalau memang perkara yang menjerat dimungkinkan untuk alternatif pemidanaan non pemenjaraan, entah lansia atau bukan, maka harus dipertimbangkan. Tujuannya agar siapapun yang masuk (input) ke penjara memang benar-benar hanya mereka yang dinilai pantas untuk kemudian dilakukan pembinaan di LAPAS.

Jika memang kemudian orang yang diadili ini dinilai pantas untuk dibina di LAPAS, akhirnya tanggung jawabnya ada di pemerintah untuk ketersediaan fasilitas di dalamnya. Jangan kemudian dibalik. Pertanyaannya bukan apakah penjara masih perlu untuk lansia, tapi apakah pemerintah sudah bisa menyediakan fasilitas untuk lansia?

Terkait napi atau tahanan lansia, sudah dicantumkan dalam RKUHP yang sedang dibahas pemerintah ditekankan kok, sedapat mungkin untuk terdakwa di atas usia 75 tahun tidak dikenakan pidana penjara. Hal ini tertulis dalam pasal 70 ayat 1 (b). Kalau memang selama menjalani hukuman penjara, kemudian bertambah usia, mekanisme sudah ada di ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, dan cuti.

Sebenarnya jika mau bicara alternatif hukuman non penjara, ya banyak sebenarnya jenisnya. Antara lain percobaan dengan syarat ganti rugi (kalau ada kerugian yg dialami korban) atau percobaan biasa. Tapi harus diingat jika alternatif juga bukan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh lansia. Harus dilihat dulu tindak pidana apa yang sudah dilakukan, sepanjang tidak terhadap nyawa dan tubuh. (mkn)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol