BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Perlu Penegakan Hukum yang Serius

Instansi-instansi yang bertanggungjawab atas peristiwa itu, instansi otonom adalah bupati, instansi vertikal kepolisian, dan semi vertikal ketenagakerjaan (Kemenaker). Di Kemenaker ada pengawas ketenagakerjaan. Kalau perizinan memang bupati, tetapi keamanan dan menyangkut hal berbahaya itu wewenang kepolisian. Jika berkaitan dengan yang menimbulkan rasa tidak aman pekerja atau ada pekerja anak, itu wilayah Kemenaker. Dari segi keselamatan, keamanan dan kesehatan (K3) juga Kemenaker.

Kalau kantor bupati menyebutkan sudah ada izin, maka prosedur sudah dijalankan. Tapi jika ditemukan ada pekerja anak dan usaha itu kategori berbahaya, maka itu kewajiban kepolisian dan ketenagakerjaan.

Sekarang problem utama negara ini adalah tidak serius melakukan law enforcement. Kalau mau disebut amburadul juga bisa. Jadi kalau masalah “Tragedi Kosambi” itu sebetulnya pengawasan yang lemah. Bahkan jika ada perusahan bermasalah yang ditemukan oleh pengawas Kemenaker, biasanya jadi "ATM" oknum petugas. Itu sisi revolusi mental yang saya lihat belum ada perubahan signifikan, tak lebih hanya slogan saja.  

Kualitas penegakan hukum kita--saya advokat sejak 1978--ihwal sikap mental aparat kita, kepolisian, kejaksanan, kehakiman, dan aparat di Kementerian Hukum dan HAM, saya kok melihat tidak ada perubahan signifikan.

Kedua, kualitas hidup buruh kita tidak ada juga perubahan yang berarti, karena saya melakukan studi-studi berdasar profesi dan juga di kampus. Apalagi soal UMK sekarang dengan keluarnya PP 78/2015. Dengan aturan itu, makin menguatkan peran negara untuk menekan upah buruh, dengan kuasa penuh negara menetapkan besaran kenaikan upah, buruh mau tidak mau harus terima. Maka makin lengkaplah penderitaan buruh.

Lebih jauh, masalah ketenagakerjaan sebetulnya ada 3 persoalan. Pertama, masalah sistem. Saya tahun 1999 menyiapkan 7 rancangan Undang Undang Perburuhan (RUU) yang kemudian menjadi Undang-Undang. RUU itu saya ajukan meniru pola Jepang, yakni menguntungkan semua pihak. Jepang menyebutnya corporate state, dan menamainya “sistem hubungan industrial gotong royong”. Tapi kemudian di DPR berubah isinya jadi pola outsourcing dan sebagainya. Padahal outsourcing itu sistem yang paling dibenci Soekarno. Ingat neoimperialisme dan kapitalisme mengeksploitasi manusia atas manusia . Jadi sistem kita ini memang temasuk sistem perburuhan yang paling buruk di dunia. Yang paling bagus itu sistem Jepang, kemudian Eropa Utara, Eropa Barat, lalu Amerika Serikat.

Sistem yang saya tawarkan itu model Jepang yang dimulai dari hal paling mendasar yakni kebebasan berserikat, negara berkewajiban mendukung dan menjaga kebebasan berserikat. Oleh karena itu di Jepang tidak ada buruh yang dipenjara karena berserikat. Tapi kalau disini pengusaha bangga bisa mem-PHK pengurus serikat buruh, dan tidak ada penegakan hukum dari tenaga kerja ataupun kepolisian.

Kedua, di Jepang buruh kontrak itu semua permanent job, tidak ada outsource/buruh kontrak, dan tidak ada PHK. PHK hanya boleh kalau bangkrut dan melakukan tindak pidana. Ketika buruh pertama kali masuk, dia sudah ditagih iuran kesehatan seumur hidup dan jaminan pensiun seumur hidup,. Kalau perusahaan bangkrut, negara membayar pensiun buruh seumur hidup selama dia menganggur, dan tidak ada pesangon dari pengusaha, sebab perusahaannya kan bangkrut. Jadi semua diambil alih negara.  Kalau disini sudah buruhnya menderita karena gaji minim, lalu jika perusahaan bangkrut cuma diberi pesangon.

Sayangnya sistem meniru pola jepang itu di DPR diubah sama sekali. Undang-Undang Serikat Buruh jadi UU No 21 Tahun 2000. Lalu lahirlah 4 RUU yang kemudian jadi satu, namanya UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.  Soal jaminan sosial buruh jadi UU Nomor 40 Tahun 2004, disusul dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 mengenai BPJS. Sayangnya lagi, pemerintahan Jokowi sekarang tidak serius menjalankan UU BPJS itu.

Ketiga, komitmen pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memperhatikan kualitas hidup buruh, ditambah menterinya tidak paham. Nah, lengkaplah kita punya (masalah) itu. Menteri Tenaga Kerja itu paling tidak pernah jadi aktivis perburuhan, punya kapabilitas ilmu perburuhan, dan di DPR  dia pernah jadi komite ketenagakerjaan. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan