BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas
Perlu Pembentukan Oil Fund

Pertama, turunnya harga BBM non subsidi ini karena harga minyak dunia turun. Hal itu tentu tidak secara langsung bisa memperbaiki keuangan Pertamina. Mestinya, penurunan harga BBM sudah harus dilakukan pada beberapa waktu yang lalu. Tapi karena Pertamina belum juga memberlakukan penurunan harga maka kemudian ada selisih harga keekonomian. Hal itulah yang bisa menjadi potential profit bagi Pertamina.

Tapi kalau sekarang harus diturunkan maka potential profit tadi tidak bisa dinikmati lagi.

Sekai lagi, penurunan harga ini memang tidak akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap keuangan Pertamina. Harga BBM Premium mestinya juga diturunkan tetapi pemerintah juga tidak menurunkan harga Premium. Jika nanti harga minyak dunia kembali tinggi, maka Pertamina akan kembali menanggung potential loss. Jika sekarang harga BBM non subsidi turun, itu bisa membuat potential profit bagi Pertamina dan Pertamina akan memperoleh cashflow dari selisih harga jual dengan harga pasar dari Premium.

Subisid BBM sejak 2014 sudah dicabut. Pemerintah hanya memberikan subsidi pada solar dengan subsidi tetap Rp1.000 per liter. Hanya masalahnya, penetapan harga Premium itu oleh pemerintah. Jika pada saat penetapan harga tersebut kebetulan pada saat yang sama harga minyak dunia naik, maka Pertamina akan kembali menanggung potential loss yang akan menggerogoti laba Pertamina.

Harga minyak dunia memang berfluktuasi dan jika nanti harga minyak akan naik lagi, maka saat ini perlu dibentuk yang namanya Oil Fund yang dibentuk oleh Pertamina. Apakah itu berasal dari selisih harga jual tadi, atau bisa juga dari sumber yang lain misalnya dari pendapatan sektor hulu.

Oil Fund yang dikelola Pertamina tadi pada saat harga minyak tinggi bisa digunakan untuk menutupi cost jika ada kenaikan harga BBM. Sehingga laba Pertamina tidak tergerus.

Kaitannya denga BBM satu harga yang ditanggung oleh Pertamina, hal itu adalah kewajiban Pertamina sebagai PSO. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Tidak Ada yang Bisa Jamin Data Kita Aman             Unicorn Indonesia Perlu Diregulasi             Bijak Memahami Perubahan Zaman             Strategi Mall dan Departement Store dalam Menghadapi Toko On line             Sinergi Belanja Online dengan Ritel Konvensional             Investor Tertarik Imbal Hasil, Bukan Proyek             Evolusi Akan Terjadi meski Tidak Dalam Waktu Dekat             Demokrasi Liberal Tak Otentik             Tak Perlu Berharap pada Elite Politik             PSSI di Persimpangan Jalan, Butuh Sosok Berintegritas dan Profesional