BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pendiri Komunitas PerEMPUan
Perlu Payung Hukum untuk Cegah Kekerasan Seksual di Angkutan Umum

Di akhir tahun 2017 terjadi dua kasus pelecehan yang menjadi viral karena didokumentasikan oleh salah seorang pengguna transportasi umum melalui Instagram story. Lalu di awal tahun 2018 terjadi beberapa kasus pelecehan seksual di tempat umum, yakni dirabanya dada pejalan kaki oleh pengendara motor di Depok dan kasus pelecehan seksual oleh petugas medis pada pasien rumah sakit. Namun begitu, belum adanya payung hukum, menjadikan para pelaku tidak bisa dijerat tindakan hukum apapun sehingga kasus pelecehan seksual masih saja berulang dan tidak jarang pelakunya adalah orang yang sama.

Pelecehan seksual di ruang publik, seperti transportasi publik terkesan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Namun, kenyataan sebaliknya, ruang publik adalah tempat yang rentan pelecehan seksual.

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, terutama kaitannya dalam penggunaan transportasi kendaraan umum terbilang cukup tinggi. Catatan akhir tahun Komnas Perempuan yang dirilis tahun 2017 menyebutkan ada 3.092 kasus kekerasan di ranah komunitas terjadi di tahun 2016, di mana sebagian besar darinya berupa kekerasan seksual, yakni sebanyak 2.290 kasus. Tidak hanya itu, berdasarkan polling yang dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation, Jakarta menempati urutan ke-9 sebagai kota besar paling berbahaya bagi perempuan di dunia, dilihat dari kondisi keamanannya bagi perempuan yang mencakup risiko perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, praktik budaya yang berbahaya serta akses perempuan ke layanan kesehatan, keuangan dan pendidikan.

Menyambut baik dan menantikan RUU ini segera disahkan agar menjadi payung hukum dalam memberi bantuan dan perlindungan hukum bagi korban serta menjadi acuan dalam memberikan hukuman bagi pelaku. Secara khusus, RUU ini juga diperlukan sebagai acuan bagi para penyelenggara transportasi umum dalam membangun sistem transportasi yang aman dan nyaman khususnya bagi perempuan, agar mereka bisa memiliki SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di jenis kendaraan umum yang dinaunginya.

Dalam upaya itu, perEMPUan bersama KCI (Kereta Commuter Indonesia)  dan KRL Mania menggalang penandatanganan petisi untuk mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ketiga organisasi ini telah memulai kampanye bersama dengan melakukan sosialisasi mengenai transportasi aman di sejumlah stasiun transit KRL yakni Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Bogor. Mereka juga telah berpartisipasi dalam rangkaian acara Women’s March di Jakarta pada 3 Maret lalu dan kembali mengumpulkan tanda tangan petisi dan akan menyerahkan petisi degan jumlah total 1.462 tanda tangan itu pada Komnas Perempuan tepat di hari launching Catatan Akhir tahun 2017 pada 7 Maret.

Harapan saya Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) segera disahkan agar setiap penyedia jasa angkutan umum bisa membuat SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di moda transportasinya dengan merujuk pada aturan hukum yang disediakan RUU PKS.  

Perlakuan hukum atau Undang- Undang terkait pelecehan seksual sangat bias gender, termasuk Peraturan Daerah. Khususnya yang terkait dengan keselamatan perempuan di kendaraan dan tempat umum. Bukannya memperbaiki infrastruktur dan sistem (baik SDM maupun fasilitas), peraturan malah cenderung membatas ruang gerak perempuan di publik dengan argumen "melindungi" perempuan.

Aturan jam malam, atau bus khusus perempuan, yang sebetulnya tidak menyelesaikan akar permasalahan: Bagaimana setiap manusia harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri dalam menghargai privasi orang lain? Tubuh adalah ranah privasi setiap individu. (win)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir