BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center
Perlu Meningkatkan Sistem Transparansi, Akuntabilitas dan Partisitasi Publik

Ruang pembuatan kebijakan merupakan ruang paling rawan terjadinya korupsi. Karena ruang ini merupakan proses pembagian dan pengelolaan sumberdaya dalam pembangunan ditentukan dalam mekanisme legislasi, pengawasan dan penganggaran. Sementara sumberdaya itu adalah milik publik. Tapi minim melibatkan pengawasan dan partisipasi publik.

Ada dua masalah terkait mengapa muncul korupsi pada proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Pertama, minimnya ruang transparansi proses legislasi, pengawasan dan penganggaran. Anggaran adalah sumberdaya bersama. Pengalokasiaannya sudah ditentukan. Kebutuhannya sudah dipetakan dalam musrenbang. Perbedaan pandangan terkait kebijakan antara DPRD dan Kepala Daerah wajar terjadi. Ini biasanya diselesaikan dengan cara berkompromi dan negosiasi. Dalam demokrasi itu sah-sah saja. Bahkan tidak terhindarkan. Namun, mengapa proses negosiasi itu tidak terbuka dengan mengorganisir dukungan konstituen dan argumentasi yang valid. Ruang negosiasi kemudian berubah menjadi ruang transaksi kepentingan probadi atau golongan. Inilah ruang-ruang korupsi kebijakan.

Kedua, minimnya ruang kontrol dan partisipasi masyarakat. Siapa yang mengontrol Anggota DPRD? Secara politik adalah konstituen, secara administratif adalah partai politik. Kerangka hukum kita sudah jelas. Sayangnya kontrol politik dan administratif seringkali tidak sejalan sehingga tidak ada sanksi yang konkrit terhadap Anggota DPRD yang melanggar atau dinilai buruk oleh konstituen. Mekanisme ini seharusnya ada dan diciptakan.

Saya mengapresiasi terhadap KPK yang cukup berani menindak para Anggota DPRD yang diduga terlibat kasus korupsi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana membangun sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah dengan meningkatkan sistem transparansi, akuntabilitas dan partisitasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.

Bagi DPRD Kota Malang yang jumlah anggotanya hanya tersisa dengan hitungan jari, Kementerian Dalam Negeri seharusnya dapat mengambil keputusan untuk mengisi kekosongan hukum ini. Bagaimanapun proses pembangunan di daerah tidak boleh berhenti. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF