BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Perlu Membangun Desain Besar Pencegahan 'Budaya' Laten Korupsi

Gagasan larangan terhadap caleg mantan koruptor akan menjadi ideal jika diatur melalui undang-undang. Mengingat, melalui legislatif sebuah hak dapat dilakukan pembatasan. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan lebih baik menjadi inisiator perubahan UU Pemilu dengan memasukan beleid larangan eks koruptor menjadi caleg ke dalamnya.

Dengan langkah itu, maka dapat membendung banjir kritik kepadanya. Lebih dari itu, gagasan KPU yang dituangkan ke dalam undang-undang juga akan lebih legitimate, karena undang-undang merupakan produk dua lembaga representasi rakyat ketimbang hanya sekadar peraturan KPU yang cenderung rapuh jika dilihat segi jenis dan hierarkinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ikhtiar memasukan larangan pada undang-undang, tentu bukanlah ikhtiar akhir dalam desain besar pencegahan 'budaya' laten korupsi. Larangan tersebut, lebih kepada upaya pemberian shock therapy kepada parpol agar lebih selektif dalam memajukan kadernya pada panggung politik pemilihan umum.

KPU dan stakeholder terkait, harus tetap berupaya melakukan sejumlah terobosan lain untuk memberangus korupsi pada sektor legislatif. Sejumlah upaya yang harus dilakukan, antara lain dengan terus mendorong lembaga pengawas untuk lebih mengetatkan pengawasan pada lembaga-lembaga pemerintahan. Di samping itu, optimalisasi penggunaan alokasi anggaran negara untuk biaya kampanye pemilu harus terus dilakukan guna meminimalisir biaya kampanye yang mahal.

Ikhtiar lainnya, ialah dengan mendorong pembangunan soliditas massa yang berbasis pada kepentingan bangsa. Gerakan-gerakan massa tidak boleh lagi didasarkan pada ikatan-ikatan primordial atau ikatan-ikatan politik pada figur calon tertentu.

Soliditas massa harus dibangun pada alas antikorupsi dan penentangan terhadap wakil di parlemen terpilih jika kiprahnya melenceng dari janji untuk berkontribusi dan tidak amanah. Dengan kata lain, adanya partisipasi yang konstruktif dari massa diharapkan akan terbangun budaya politik baru yang memiliki kongruensi dengan nilai-nilai demokrasi. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI