BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UNDIP, Direktur LP3ES
Perlu Mekanisme Seleksi Khusus

Watyutink.com - Jokowi mengumumkan jika posisi Jaksa Agung tidak berasal dari partai politik. Publik lantas mengasumsikan, calon jaksa agung nanti bisa berasal dari internal kejaksaan atau profesional. Sayangnya, Jokowi tidak memberikan informasi lebih detail lagi. Apakah misal, kalangan profesional yang bukan anggota parpol namun diajukan oleh partai, juga tidak termasuk? 

Benar sekali. Calon jaksa non partai tidak otomatis dia bebas dari intervensi partai politik. Untuk itu Presiden perlu memastikan rekam jejak calon jaksa sebagai sosok berintegritas. Untuk memastikan hal ini menurut saya diperlukan satu mekanisme seleksi yang bisa memastikan hal itu.

Misalnya seperti seleksi KPK yang melibatkan pansel yang independen dan melibatkan publik secara luas bisa diterpakan juga bisa dijadikan model  yang baik. Seleksi itu harus mengikuti 3 azas penting: transparan, partisipatif dan akuntabel.

Transparan dalam pengertian publik bisa ikut menyaksikan setiap tahapan prosesnya. Jika perlu, diumumkan di media dan melibatkan awak televisi agar bisa dilihat secara live. Misal saja saat tahap wawancara. 

Semua hal yang tidak transparan maka itu berlangsung dalam ruang gelap demokrasi di mana praktik-praktik koruptif berlangsung. Statemen dan keseriusan Jokowi harus diikuti dengan tindakan nyata membuka seleksi kepada publik. Dan memastikan mekanisme seleksi yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dengan panitia seleksi yang berintegritas.

Partisipatif dalam arti publik boleh mengusulkan nama yang dinilai baik dan juga boleh memberi feed back jika ada calon yang dinilai berekam jejak buruk. Akuntabel dalam arti setiap tahapan seleksi dan hasilnya nanti bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Posisi Jaksa Agung sebenarnya bukan jabatan politis. Seharusnya semua jabatan di lembaga yudikatif juga bukan posisi politis meski memiliki kekuasaan dan power yang luar biasa besar. Tapi parpol malah melihatnya sebagai jabatan politis. 

Pada ranah teoritis, itu sangat mungkin ada hukum yang melarang partai politik ikut andil dalam pemilihan pejabat di lembaga yudikatif. Tapi sebagai sebuah praktik, itu hampir mustahil. Terutama pada saat di mana korupsi oleh partai politik dan politisi yang terpilih di legislatif maupun eksekutif merupakan satu "kenormalan" dalam demokrasi kita hari ini. Dilihat dari perspektif lebih luas, korupsi ini tak bisa dipisahkan dari politik biaya tinggi dalam pemilu. Para kandidat yang terpilih kemudian sudah barang tentu akan mencari segala cara untuk balik modal termasuk dengan cara-cara koruptif.

Selama pemilu kita masih mahal karena sarat dengan praktik politik uang, maka selama itu pula korupsi akan masih menjadi masalah utama demokrasi kita. Dan selama korupsi masih berlangsung, para politisi akan tetap selalu berupaya untuk mengintervensi hukum untuk mengamankan posisi mereka.

Ironisnya, riset terbaru dari Ward Bernsnchot dan Ed Aspinall dari KITLV, Leiden dan ANU Australia menemukan bahwa semakin ke sini pemilu kita makin mahal dan sarat dengan politik uang. 

Jaksa yang kiya butuhkan jelas Jaksa yang bekerja dengan integritas, macam Baharudin Lopa. Yang bersih dan punya integritas. Tidak pandang bulu terhadap koruptor. Sehingga kita tidak perlu lagi KPK. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998