BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Perlu Kajian Mendalam

Dalam dunia bisnis tidak ada sebuah strategi yang dijiplak seratus persen pada bisnis lain akan menghasilkan hasil yang sama. Salah satu sebabnya adalah karakteristik serta lingkungan usaha satu bisnis dengan bisnis lainnya tidak sama. Demikian juga dengan strategi pembentukan perusahaan induk (holding company) dalam suatu bisnis. Tidak ada jaminan bahwa strategi pembentukan perusahaan induk akan sesuai untuk semua jenis bisnis. Secara umum strategi pembentukan perusahaan induk dalam bisnis dimaksudkan untuk menguatkan kendali usaha, meningkatkan profit melalui efisiensi biaya, efektivitas operasional dan pengembangan usaha, atau dalam situasi tertentu: pertimbangan di luar bisnis. 

Salah satu alasan pembentukan perusahaan induk BUMN penerbangan oleh Kementerian Negara BUMN adalah pengembangan usaha melalui peningkatan kapasitas investasi. Direncanakan perusahaan induk BUMN penerbangan terdiri dari BUMN penyedia jasa fasilitas penerbangan (Angkasa Pura I dan II), BUMN penyedia jasa transportasi penerbangan (Garuda Indonesia dan Pelita Air Services), BUMN penyedia jasa navigasi udara (AirNav) dan BUMN penyedia jasa survai udara (Penas) sebagai perusahaan induknya karena semata kepemilikan sahamnya sepenuhnya milik pemerintah Indonesia. 

Jika mau dibandingkan, maka karakteristik bisnis BUMN penerbangan mirip dengan BUMN maritim yang direncanakan membentuk perusahaan induk BUMN maritim yang meliputi BUMN Pelabuhan, BUMN Pelayaran dan BUMN Kawasan industri. Meski ada pertanyaan tentang Pelni dan perusahaan transportasi laut lainnya tidak dimasukkan langsung ke dalam BUMN maritim. Diduga oleh karena masih banyak hal yang tidak mudah diselesaikan maka sampai April 2019, perusahaan induk BUMN maritim tersebut belum terwujud meski ditargetkan selesai pada akhir 2018. 

Sejatinya pembentukan perusahaan induk BUMN dapat dibaca sebagai upaya melepaskan pengaruh dan campur tangan hal-hal lain di luar bisnis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BUMN di Indonesia menjadi sapi perahan pihak-pihak tertentu khususnya yang terkait dengan politik dan kekuasaan. Hal ini mudah dibuktikan dengan munculnya kasus-kasus pidana terkait BUMN baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

Pada sisi tersebut, rencana pembentukan perusahaan induk BUMN menjadi relevan karena Indonesia memerlukan BUMN yang sehat dan menjalankan amanahnya sebagai agen pembangunan disamping berfungsi sebagaimana layaknya perusahaan umumnya berorientasi pada profit. Namun demikian perlu sekali disadari akan kenyataan sangat beragamnya karakteristik BUMN di Indonesia baik dari jenis usaha, skala usaha maupun profitabilitas usahanya. Sangat besar rentang keragaman tersebut dari BUMN yang paling besar skala usaha hingga yang terkecil atau yang paling sehat hingga yang sekarat. Rencana pembentukan perusahaan induk BUMN harus memperhatikan hal ini.

Rencana pembentukan perusahaan induk (holding company) BUMN untuk bisnis penerbangan perlu dipikirkan matang karena bisa jadi tidak akan memberikan hasil yang sama seperti perusahaan induk BUMN infrastruktur atau pertambangan. Secara relatif telah ditunjukkan dengan adanya perusahaan induk BUMN pertambangan maka saham PT Freeport Indonesia dapat dimiliki mayoritas oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, melalui perusahaan induk BUMN infrastruktur maka pembangunan jalan tol di beberapa lokasi dapat menghimpun dana investasi yang diperlukan. Apakah hal semacam itu akan terjadi di perusahaan induk BUMN penerbangan? Rasanya perlu dicermati lebih dalam lagi.

Karakteristik usaha dan model bisnis Angkasa Pura I dan II serta AirNav nampak berbeda jauh dengan Garuda Indonesia dan Pelita Air Service. Kunci sukses mencapai stabilitas profitabilitas untuk bisnis penerbangan adalah pengendalian biaya bahan bakar sedangkan untuk jasa penyediaan fasilitas penerbangan terletak pada optimalisasi fasilitas yang ada. Oleh karena itu perlu kerja keras ekstra mendapatkan sinergi antara kedua jenis usaha tersebut yang akan dimasukkan ke dalam sebuah perusahaan induk penerbangan.  Mungkin hal ini bisa menjelaskan mengapa Pelni tidak dimasukkan langsung ke dalam perusahaan induk BUMN maritim.

Strategi pembentukan perusahaan induk BUMN masih dapat dilakukan dengan seksama untuk mencapai cita-cita Tanri Abeng bahwa satu saat tidak ada lagi Kementerian Negara BUMN dan pengelolaan BUMN akan lebih profesional berbasis usaha (bisnis) bukan birokrasi pemerintahan. Semoga Indonesia Incorporated yang digaungkan Christianto Wibisono dapat juga terwujud untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang semata-mata berakhir pada kesejahteraan rakyat sebagai pemilik sejati BUMN. (pso) 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha