BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Perlu Dibentuk Lembaga Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Dalam era pasca reformasi tercatat bencana alam gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004 merupakan peristiwa yang sangat besar dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ada banyak lesson learned dari sana. Salah satunya adalah penanganan pasca bencana dengan pembentukkan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Meski ada banyak catatan evaluasi terhadap badan tersebut namun setidaknya hal tersebut merupakan respon tepat menjawab kebutuhan saat itu di mana dapat dikatakan pemerintahan daerah setempat tidak berfungsi sebagaimana keadaan normal, jika tak hendak dibilang lumpuh. Masa operasi BRR selama 4 tahun menunjukkan bahwa masih diperlukan waktu yang cukup agar pemerintah daerah di Aceh dapat berfungsi normal. 

Kemudian di tahun 2006 terjadi bencana gempa bumi yang meluluhlantakkan Jogya dan sekitarnya menggunakan pendekatan berbeda dengan di Aceh, karena pemerintah daerah masih dapat berfungsi normal. Penanganan pasca bencana dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai titik tumpu semua kegiatan dengan dukungan segenap elemen masyarakat baik domestik maupun internasional. Bantuan internasional penanganan pasca gempa Jogja dihimpun dan dikoordinasi dalam Java Reconstruction Funds (JRF) yang beroperasi dari 2006 hingga 2011. 

Setelah kejadian bencana gempa bumi di Lombok pada Agustus 2018 yang masih dalam proses pemulihan dengan dukungan berbagai lapisan masyarakat Indonesia di mana sekali lagi pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat menjadi titik tumpu kegiatan karena memang masih berfungsi normal, maka Indonesia sekali lagi dikejutkan dengan kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Palu-Donggala dan sekitarnya pada 28 September 2018 yang sangat dahsyat meluluhlantakkan bangunan serta lingkungan alam di daerah tersebut sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi yang luar biasa besar. 

Sampai saat ini dari pantauan berita memang belum terkabarkan bagaimana peran aktif pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dalam merespon bencana tersebut. Apabila pemerintahan daerah masih dapat berfungsi normal maka seharusnya menjadi titik tumpu dalam penanganan pasca bencana dengan dukungan berbagai elemen masyarakat Indonesia, sebagaimana pemerintah daerah Yogyakarta maupun Nusa Tenggara Barat dalam menghadapi kejadian bencana di daerah masing-masing. 

Belajar dari Aceh dan Jogja maka apa yang terjadi di Lombok kemudian di Palu-Donggala baru-baru ini memerlukan waktu setidaknya 4 sampai 5 tahun untuk pemulihan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Kiranya perlu dipikirkan adanya kelembagaan rehabilitasi dan konstruksi bencana untuk mendampingi pemerintah daerah di Lombok maupun Palu-Donggala dalam melakukan berbagai program pemulihan pasca bencana. Hal ini diperlukan agar kegiatan pemulihan dapat lebih fokus penanganannya karena disadari bahwa berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah daerah selain melakukan pemulihan juga harus tetap melakukan fungsi pembangunan dan layanan publik di daerah lain yang terdampak minimum atau relatif aman dari bencana alam tersebut. Terlebih di setiap kejadian bencana akan ada aliran dana berjumlah sangat besar yang perlu akuntabilitas dalam penggunaannya sehingga tidak menimbulkan berbagai masalah hukum di belakang hari. Melalui adanya lembaga adhoc tersebut maka diharapkan akan lebih terkendali aliran dana dan penggunaannya secara bertanggungjawab.

Kelembagaan penanganan pasca bencana alam seperti di Lombok dan Palu-Donggala dapat merujuk dari pengalaman di Aceh maupun Jogja. Hal-hal yang menjadi kelemahan operasional lembaga tersebut tentunya harus disempurnakan dalam pembentukan lembaga semacam itu di Lombok maupun di Palu-Donggala. Semoga Indonesia tetap bersatu menghadapi bencana alam. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung