BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pegiat Demokrasi, Aktifis Serikat Buruh Luar Pabrik FSBKU - KSN
Perkuat Serikat Buruh

Sebenarnya, sebelum adanya PP No 78 tahun 2015, Serikat Buruh (SB) itu selalu dilibatkan dalam Dewan Pengupahan ketika membuat survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan kenaikan upah, dan itu tercantum dalam UU No 13 tahun 2003. Tapi, kritik keras terhadap pemerintah sekarang adalah ketika PP No 78/2015 berlaku--padahal baru 1 tahun berjalannya pemerintahan Jokowi--sudah menegasikan UU no 13 tahun 2013 dan itu sebenarnya menjadi tantangan buat SB untuk menggugat pemerintah ketika hal-hal yang mendasar seperti kenaikan Upah hanya didasarkan pada kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.  Metode penilaian tersebut jelas sederhana sekali dalam menilai dan menjawab persoalan buruh sehari-hari.

Persoalan buruh saat ini kuncinya ada pada Serikat Buruh yang kuat.

Menjadi tantangan bagi SB sekarang ini bahwa tuntutan buruh hendaknya jangan lagi terpaku pada hak-hak normatif atau kesadaran ekonomis mereka. Tapi juga SB harus belajar bagaimana melakukan kerja-kerja politik. Misalnya seharusnya SB punya perwakilan di parlemen pusat atau propinsi. Mereka harus menitipkan masalah tersebut dan harus jadi kepentingan bersama.

Harus dibangun kesadaran bahwa tidak ada tempat mereka bekerja yang tidak ada buruhnya. Wakil rakyat pun di gedung parlemen tempat mereka bekerja, ada buruhnya. Kesadaran bahwa buruh ada di tempat mana saja termasuk serikat buruh dan rumah tangga, harus diperluas dalam kesadaran berorganisasi atau kerja-kerja organisasi SB.

PP No 78/2015 yang sudah berjalan 3 tahun seharusnya menjadi tuntutan utama SB dan harus bisa menjadi kesadaran umum kenapa harus ditolak. Harus diberikan penjelasan ada apa dibalik PP 78/2015 itu, jadi bukan hanya sekadar angka dan huruf. Kalau Menaker sekarang mempertanyakan adanya demo buruh menuntut kenaikan upah dengan alasan upahnya sudah dinaikkan walau di bawah 2 digit setiap tahun, itu yang harus dijawab secara cerdas oleh SB. Di sisi lain ada tuntutan di luar tuntutan hak-hak normatif sebagai buruh, yakni tuntutan pada pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan.  Apakah yang namanya subsidi kesehatan, subsidi pendidikan yang selama ini harus ditutup oleh upah, itu kemudian harus diperbesar oleh pemerintah. Jadi itu juga harus masuk dalam pendataan BPS. Karena salah satu sumber perhitungan kenaikan upah adalah BPS.

Jadi SB harus punya strategi untuk menjangkau pada tingkatan itu. Bagaimana sebenarnya hak-hak dasar pendidikan, kesehatan dan lain-lain itu menjadi hal-hal yang mereka dorong untuk diadvokasi. Serikat Buruh perlu melihat kerja-kerja pendidikan mereka terhadap anggota SB harus juga termasuk mempelajari bagaimana anggaran pendidikan, kesehatan dan lain-lain ini dikelola. Tidak hanya di APBN tapi juga di APBD. Apakah misalnya di APBD juga dialokasikan dan didistribusikan sampai ke keluarga-keluarga buruh. Misalnya untuk anak-anak buruh apakah juga mendapatkan tunjangan sampai ke tingkat itu. BPS juga semestinya tidak hanya melakukan sampling, tapi juga sensus terhadap keluarga buruh.

Kalau SB kuat dalam pendataan anggota, termasuk data anggota keluarga buruh semisal jumlah keluarga, anak yang bersekolah, berapa anak yang sakit dan lain-lain, juga bagaimana jarak pemukiman buruh dengan sekolah anak, dengan rumah sakit atau puskesmas. Kalau buruh punya data yang kuat soal itu, maka itu akan menjadi posisi tawar yang cukup kuat ketika mereka harus melakukan advokasi subsidi anggaran tentang kebutuhan hidup sehari-hari buruh, baik itu ke pemerintah pusat ataupun ke pemerintah daerah.

Sampai pada posisi ini SB memang perlu kolaborasi. SB harus mencari pembuat kebijakan yang salah satunya adalah anggota Dewan/parlemen yang memang berpihak pada perjuangan buruh.

Saat ini sebetulnya momentum yang tepat ketika banyak sekali incumbent atau caleg yang sedang berkampanye. Mereka perlu mengidentifikasi siapa yang cukup kuat komitmennya terhadap perjuangan buruh. Lebih bagus lagi jika SB sendiri punya perwakilan di parlemen atau menjadi caleg misalnya.

Jadi di satu sisi soal PP No 78/2015 itu perlu digaungkan bahwa hal itu satu bentuk pelanggaran konstitusi dan Undang-undang. Setiap warga Negara perlu kehidupan yang layak dan upah yang layak untuk hidup, itu harus dirumuskan lewat Dewan Pengupahan yang sekarang tidak lagi dianggap oleh pemerintah.

Tapi juga jangan lupa ada kerja internal yang harus dibangun oleh SB, sehingga mereka punya posisi tawar.

Menurut saya kenapa pelanggaran Undang-undang ini terus berlarut-larut karena memang SB belum memperkuat organisasinya dalam kerja-kerja politik yang lebih kuat. Dengan kuatnya SB dalam menawarkan data dan gagasan ditambah wakil rakyat yang juga punya komitmen dalam pembelaan kaum buruh, maka kedua elemen SB dan anggota parlemen ini memang harus berkolaborasi. Ketika misalnya anggota Dewan punya posisi kuat dan melihat bahwa ada masalah di  regulasi pengupahan, maka mereka bisa memberi penyadaran ke SB bahwa ada hal yang harus diperjuangkan saat ini. Begitu pula sebaliknya sikap proaktif dari SB yang mengajak anggota Dewan berkolaborasi atau langsung mengajukan ke pemerintah daerah.

Kerja-kerja seperti itu harus dipandang oleh SB sebagai suatu langkah yang strategis supaya kondisi buruh menjadi lebih baik.

Kami melihat peluang untuk merevisi PP 78/2015 itu sangat besar ketika kedua kondisi itu (proaktifnya SB dan Dewan) sama-sama dibangun dan dijalankan. Terlebih dimusim kampanye sekarang ini harus dimanfaatkan betul untuk memperoleh point bagi keberhasilan perjuangan buruh. Sebuah kampanye positif untuk pendidikan politik bagi kepentingan perjuangan hajat hidup yang layak bagi kaum buruh. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)