BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Perkuat Kesepakatan dengan Negara Mitra Dagang RI

Mungkin Presiden Trump akan menimpakan kesalahan kepada Presiden Clinton karena pada tahun 2000 memberikan status MFN bagi China sehingga dapat mulai mengekspor produk buatannya ke pasar Amerika Serikat dan hanya dalam waktu kurang dari dua dekade sudah berhasil merebut pangsa pasar berbagai jenis produk. Hal ini membuat produk Amerika Serikat menjadi kurang laku di pasarnya sendiri. Oleh karena itu Presiden Trump gusar dan berang lalu menabuh genderang perang dagang melawan China. Babak pertama sudah dijalani saat Trump pada 22 Maret 2018 mengumunkan penerapan tarif masuk sebesar 50 Miliar Dolar AS terhadap produk-produk China. Sontak hal ini dibalas oleh Xi Jinping, Presiden China dengan menerapkan kenaikan tarif masuk 25 persen terhadap 106 jenis produk Amerika Serikat, termasuk pertanian, otomotif, kimia dan pesawat terbang.

Tindakan menaikkan tarif masuk merupakan instrumen perang dagang yang mudah dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk impor. Namun demikian tindakan tersebut membawa efek yang sering tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah dan bahkan akan membuat tujuan awal penerapan tarif tersebut tidak tercapai.

Kenaikan tarif masuk pasar Amerika Serikat membuat barang-barang impor China menjadi lebih mahal dan hal ini membuat importir memerlukan lebih banyak Dolar AS untuk membeli barang dalam volume yang sama. Hal ini akan mendorong kebutuhan permintaan Dolar AS lebih tinggi di pasar uang. Hukum penawaran dan permintaan selalu bekerja di berbagai kesempatan kegiatan ekonomi, termasuk dalam suasana perang dagang Amerika Serikat melawan China.

Kenaikan permintaan mata uang Dolar AS akan mendorong kenaikan nilai mata uang tersebut, di mana penawaran relatif stabil. Fenomena inilah yang belakangan disaksikan di beberapa negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan India. Mata uang negara-negara tersebut mengalami depresiasi signifikan terhadap Dolar AS sebagai akibat tidak langsung dari perang dagang Amerika Serikat dan China.

Peningkatan kebutuhan mata uang Dolar AS tidak hanya disebabkan perang dagang tersebut, namun faktor psikologis karena kepemilikan hutang korporasi berjumlah besar dalam Dolar AS turut juga mendorong kenaikan nilai mata uang Dolar AS terhadap berbagai mata uang negara Asia.

Bagi Indonesia yang keragaan ekonominya relatif stabil karena pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen dan cadangan devisanya di atas 100 Miliar Dolar AS terpaksa mengalami ekspose efek perang dagang Amerika Serikat dan China. Nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi terhadap Dolar AS bukan semata karena kinerja ekonomi Indonesia.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan otoritas moneter selain melakukan intervensi pasar uang adalah terus memperkuat strategi Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) dengan negara mitra dagang Indonesia, seperti dengan China yang BCSA-nya bernilai 20 Miliar Dolar AS agar perdagangan bilateral kedua negara tidak mengalami guncangan kuat akibat dinamika mata uang tersebut. Selain itu perlu dipertimbangkan pemerintah untuk memberikan insentif bagi korporasi yang berhutang tidak dengan menggunakan mata Dolar AS sehingga kebutuhan Dolar AS untuk pembayaran hutang perusahaan Indonesia yang memiliki pendapatan dalam rupiah tidak akan bergejolak juga.

Depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS akibat perang dagang Amerika Serikat dan China diprediksi banyak pihak akan berlangsung hingga akhir 2018. Namun memasuki tahun 2019, depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS juga masih berpotensi terjadi dan kali ini faktor internal: pilpres dan pileg serentak 2019 menjadi kuda hitam gejolak nilai tukar. Semoga otoritas moneter dan pemerintah dapat bersinergi dan mengantisipasinya agar nilai tukar tetap stabil walau ada agenda politik di 2019.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan