BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI
Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN

Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN, sebenarnya adalah mencerminkan apa yang akan kita hadapi ke depan sebagai negara. Dan bagaimana sebenarnya tantangan bagi kabinet Jokowi 2.0 dalam menghadapi tantangan-tangangan tersebut.

Tantangan global bagi kabinet Jokowi 2.0 adalah pertama, bagaimana Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah. Ini sebuah tantangan yang butuh effort dan kolaborasi yang luarbiasa. Tentunya bukan hanya pekerjaan pemerintah sendiri, dan merupakan tugas kita bersama.

Kalau bicara ihwal bagaimana keluar dari jebakan pendapatan menengah, adalah bicara tentang kontribusi dari inovasi dan juga produktivitas.

Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah, setidak-tidaknya harus tumbuh minimal 6,5 persen sampai tahun 2030. Artinya kalau kita bicara 5 persen jelas tidak cukup, dan butuh dorongan yang lebih. Dorongan bisa didapat dari pertama, Ekspor., dan kedua, Investasi.

Setidaknya sampai tahun 2024 untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, minimal dibutuhkan investasi sebesar Rp35 ribu triliun, 10 persen diantaranya berasal dari pemerintah. Sisanya berasal dari swasta. Untuk bisa mencapai target 6,5 persen pada 2030 secara rata-rata ekspor kita harus tumbuh minimal 9,8 persen.
Hal di atas tentunya suatu hal yang agak sulit untuk dicapai. Kecuali, kalau pemerintahannya fokus.

Untuk bisa fokus, caranya adalah bagaimana kita bisa memfungsikan teknologi. Teknologi merupakan suatu hal yang bisa mencetuskan pertumbuhan ekonomi tinggi. Bagaimana kita bisa membangkitkan industri dan investasi di sektor SDM. Seperti dulu pada waktu pidato kemenangan Jokowi dimana disebutkan akan fokus pada infrastruktur dan SDM. Arahnya jelas, bagaimana kemudian kita bisa membuat SDM kita compatible dengan kebutuhan industri. Hal itulah yang kemudian kita bicarakan tentang labour of manting technology.

Tetapi ternyata tidak hanya itu. Kalau kita bicara compatibility, maka kita bicara bagaimana kemungkinan kurikulum dari kampus bisa terhubung dengan industri.

Celakanya, kalau kita lihat sekarang dari tujuh juta pengangguran, empat juga diantaranya berusia 15-24 tahun. Artinya, hal itu merupakan potensi yang luarbiasa dari bonus demografi yang kita miliki, sesuatu yang amat berharga dibanding negara seperi Jepang dan China yang sudah kehilangan generasi muda. Tapi Indonesia masih memiliki bonus demografi dari kaum muda usia produktif.

Maka keuntungan tersebut tentu saja harus dioptimalkan. Caranya, dengan memanfaatkan teknologi. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah, ketika Indonesia mampu untuk meningkatkan produktivitas, maka kita akan mampu untuk berbicara pada penguatan ekspor.

Kemudian, bagaimana caranya agar Indonesia bisa meningkatkan ekspor? maka harus fokus ke infratruktur dan SDM yang bisa meningkatkan industrialisasi. Sejatinya, kalau kita bicara current account deficit, maka kita bicara bukannya menekan impor, karena 90 persen impor justru untuk mendukung kebutuhan industri.

Yang harus ditingkatkan adalah bagaimana Indonesia bisa meningkatkan kapasitas perekonomian kita untuk berproduksi, yang pada akhirnya menciptakan surplus yang bisa diekspor. Disitulah sebenarnya kunci utamanya.
Tetapi tentu saja tidak hanya itu. Ketika kita memiliki kemamuan untuk berproduksi, kita juga harus melihat marketnya seperti apa. Oleh karenanya pada buku saya juga berbicara mengenai penguatan ikatan kewilayahan dan global production network.

Saat ini Kementerian Perdagangan sudah menginisiasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Hal itu adalah suatu bentuk penguatan kewilayahan.

Sebelumnya kita sudah bergabung pada TPP, tapi kemudian Trump menarik diri dari TPP. Sebenarnya sekarang kalau bicara momentum maka saat ini adalah momentumnya Asia, bukan Barat.

Jadi, kalau saat ini kita bicara Eropa, maka relatively sudah agak gloomy, karena masa depan dunia sekarang ada di Asia. Maka, hal itu tentu saja harus diaktualisasi, caranya, harus lebih terukur. Untungnya, sekarang China sudah lebih konkrit untuk masuk ke RCEP. Sudah mau bergabung dalam kolaborasi dengan Jepang. Sebelumnya China dikenal tidak akan mau ikut dalam sebuah perkongsian dimana ada Jepang di situ.

Jepang membuat RCEP karena dia tidak mau bersaing langsung head to head dengan China di Asia Pacifik. Sekarang, China harus mau masuk ke ASEAN Plus, karena tidak ada piihan lain. Di ASEAN ada US – China Freeport, sehingga dia harus menurunkan egonya dan mendukung penguatan kewilayahan.

Dulu ketika kita survive pada krisis 2008 itu terjadi antara lain karena ikatan diantara negara-negara ASEAN jauh lebih kuat daripada sebelumnya, dengan adanya FTA dan beberapa kerjasama perdagangan. Sehingga Indonesia relatif lebih resilience.

Untuk lebih membangkitkan lagi resiliency di masa depan, maka kita harus berkongsi bersama-sama. Setidak-tidak nya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat pada 2020, dengan kabar akan adanya resesi dan krisis ekonomi global.

Meski masih perkiraan, tetapi kita harus tetap waspada. Maka salah satu yang bisa menguatkan kita adalah ikatan kewilayahan. Dan how to make it works? Bagaimana kemudian kita bisa me utilisasi ikatan kewilayahan ini? Kuncinya adalah, bagaimana kita bisa memanfaatkan global productivity network atau global value change. Intermediary products, atau intermediary inputs, yang mana pada akhirnya hal itu bisa menjadikan Asia basis produksi global.

Nah, Indonesia seharusnya menjadi fokus utama yang ada di situ. Tetapi sayangnya, kalau kita rangking dalam global production network ternyata Indonesia sudah tertinggal oleh Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Jadi kita sudah kalah dalam rangking jejaring produksi global.

Wajar kalau pak Jokowi tempo hari kecewa karena ada 33 industri China yang relokasi ke Asia Tenggara dan kemudian 20 diantaranya memilih membuka base di Vietnam, dan sisanya ke Kamboja dan Thailand.

Jadi yang harus dilakukan pemerintah ke depan adalah secara persisten terus melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Memang kalau bicara berbagai challenge ada challenge yang sifatnya jangka menengah dan panjang karena bicara industri, teknologi dan SDM.

Tetapi ada beberapa hal yang bisa dicapai di jangka pendek diantaranya bagaimana pemerintah bisa menciptakan sinyal-sinyal positif pada investor dan industri. Bagaiman bisa mendatangkan investasi minimal Rp35 ribu triliun sampai tahun 2024.

Disitu pemerintah harus bisa menciptakan sinyal-sinyal positif. Tentunya yang diharapkan tidak hanya portofolio investment yang easy come easy go. Di awal 2019 sampai kuartal pertama, ada Rp100 triliun lebih yang masuk ke Indonesia. tapi ketika ada pengumuman current account deficit yang melebar, tiba-tiba ada Rp20 triliun yang keluar. Tentu bukan seperti itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah bagaimana mereka stay di dalam negeri, dan menciptakan dampak pengganda bagi penyerapan tenaga kerja. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif