BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional
Peringkat Utang (dari China) Sudahkah Membahayakan?

Kebangkitan ekonomi Indonesia selama Orde Baru (setidaknya sampai Pelita V) adalah berkat dukungan utang yang cukup masif melalui konsorsium IGGI dan kemudian CGI. Padahal saat itu Indonesia masih merupakan ekspor minyak bumi.

Kondisi perekonomian negara-negara maju dengan melimpahnya likuiditas pada saat itu mengharuskan mereka menyalurkan kelebihan likuiditasnya ke negara-negara berkembang. Pada masa itu mereka menyodorkan utang dengan persyaratan yang relatif ringan. Kondisi seperti itu menyebabkan menumpuknya utang yang sebenarnya kurang diperlukan yang kemudian dijuluki dengan “utang najis” (Oudius debt).

Kita masih ingat bahwa pada saat Indonesia mengalami kesulitan membayar utang, sejumlah kalangan menyarankan supaya kita meniru Argentina “ngemplang utang’’. Tidak bayar utang, terutama utang yang masuk kualifikasi najis tadi. Tapi, demi menjaga kepercayaan terhadap kreditur, Pemerintah pada saat itu lebih memilih restrukturisasi utangnya. Dan kepercayaan itu terpelihara sampai sekarang. Apalagi saat ini posisi utang Indonesia relatif aman. Defisit APBN, yang tentunya harus ditutup dengan utang, tidak melebihi rambu 3 persen PDB dan rasio utang terhadap PDB selama 4 tahun terakhir stabil pada rata-rata 27,9 persen PDB, jauh di bawah yang diperbolehkan oleh UU 60 persen PDB. Memang pada masa kampanye pemilu/pilpres ini banyak yang mempersoalkan utang untuk pembangunan infrastruktur. Tapi Pemerintah juga sudah menunda sejumlah proyek infrastruktur yang bermuatan komponen utang luar negeri yang besar. Yang juga sering dipersoalkan adalah utang dari China.

Untuk diingat saat ini yang memiliki “kelebihan” likuiditas hanya China. Jadi kalau pada era Orba dulu yang banyak menyodorkan utang dengan biaya murah adalah negara-negara industri maju Barat, kini giliran China. Mendapatkan utang dari China relatif mudah. Lalu orang mengkhawatirkan invasi China seperti di Afrika dan Srilanka melalui penguasaan aset di negara-negara itu karena mereka gagal bayar utangnya.

Sebelum berlanjut, kita cermati dahulu upaya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Dari data Kementerian Keuangan dapat dibaca bahwa pemerintah berhasil mengurangi tingkat defisit APBN dari 2,25 persen (2014) menjadi 1,75 persen (2018). Memang jumlah utang nominal meningkat luar biasa dari Rp 2.608,8 triliun pada 2014 menjadi Rp 4.418,3 triliun pada 2018 tapi rasio utang terhadap PDB masih pada kisaran yang sama yaitu rata-rata sekitar 28 persen dalam empat tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa kemampuan kita membayar utang tidak menurun.

Yang harus dicermati adalah struktur utang Indonesia yang terdiri dari utang pemerintah, swasta dan BUMN. Jumlah utang Indonesia pada akhir tahun 2018 berjumlah 376,8 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut utang pemerintah sekitar183 miliar dolar AS atau sekitar 48,6 persen dari total utang luar negeri Indonesia, sisanya adalah utang swasta dan BUMN. Utang swasta inilah yang harus dicermati karena berbeda dengan utang pemerintah yang bisa direstrukturisasi, utang swasta ini tidak bisa direstrukturisasi. Dan karena semua utang swasta selalu memerlukan jaminan pemerintah maka jika gagal bayar pemerintah ikut kena getahnya (bill out). Namun sepanjang menyangkut utang pemerintah dari China untuk membangun infrastruktur misalnya, dapat dikatakan sampai saat ini relatif aman.

Namun demikian secara keseluruhan, keamanan tingkat utang harus dilihat dari kemampuan membayar kembali. Untuk membayar utang luar negeri diperlukan devisa. Pada masa lalu kita masih dapat  devisa besar dari ekspor minyak bumi, ekspor komoditi primer dan bahkan sebagian dari ekspor komoditi manufaktur. Sekarang ini keseluruhan kemampuan tersebut telah jauh menurun yang ditandai dengan besarnya defisit neraca perdagangan yang pada 2018 mencapai 8,57 miliar dollar AS dan ini merupakan yang terburuk sejak 1975. Defisit perdagangan yang luar biasa ini dipicu oleh besarnya impor migas, impor bahan baku dan penolong bahkan impor komoditi pertanian (termasuk pangan) selama tiga tahun terakhir ini. Sementara ekspor migas kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan impornya sedangkan harga-harga komoditi primer yang harganya selalu fluktuatif, belakangan mengalami penurunan harga, ditambah dengan ekspor dari industri manufaktur mengalami penurunan drastis. Jika pada masa lalu Indonesia masih ekspor komoditi manufaktur seperti tekstil, produk elektronik, sepatu, dan lain-lain, kini industri tersebut telah mengalami kemunduran akibat menurunnya daya saing. Kalau kecenderungan ini tidak segera diatasi memang kemampuan kita membayar utang luar negeri akan terus menurun dan berarti tidak hanya utang dari China yang membahayakan, tapi juga semua jenis utang luar negeri, terutama utang swasta.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI