BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side

Yang pertama jika dilihat dari domestik sebenarnya ada yang perlu dipikirkan yakni demand side. Ada dua hal, yaitu ekspor yang merupakan demand side dari negara lain, dan juga demand side dari dalam negeri sendiri. Di dalam negeri, daya beli masyarakat sebenarnya belum meningkat signifikan. Padahal, sektor informal juga berkontribusi terhadap penciptaan pendapatan bagi masyarakat, contohnya menjadi selebgram sendiri kadang bisa mendapatkan honor di atas UMR. Jadi regulasi yang ada juga sebenarnya harus melihat demand side dari sisi informal harus menjadi pemikiran, dalam regulasi juga harus dimasukkan.

Contoh lain, sekarang pemerintah ingin ada satu juta rumah tersedia dalam satu tahun. Itu berarti bicara demand side, tetapi regulasinya jika bukan pegawai tetap tidak bisa mendapatkan kredit. Ada lag antara demand side yang ingin digenjot dengan regulasi dari sisi supply side. Hal ini yang perlu banyak diperbaiki dari sektor keuangan maupun dari sektor riil.

Di OJK ada regulasi bahwa sekarang butuh dana untuk infrastruktur tetapi dari sisi perbankan wajib dapat dana ritel yang banyak dibandingkan dana jangka panjang, disitu ada lag. Oleh karenanya ada beberapa hal yang dikaitkan antara demand side dengan supply side.

Demand side juga harus melihat sekarang pendapatan harus diangkat. Sementara insentif lebih banyak diberikan pada perusahaan-perusahaan menengah besar. Tetapi bagaimana dengan UKM. UKM hanya dapat KUR dari supply side. Tetapi apakah ada yang membeli produk-produk UKM. Karenanya, harus mulai dipikirkan bahwa insentif mulai dibuat dengan supply chain. Hal mana UKM dan perusahaan besar sama-sama mendapatkan insentif. Kalau usaha kecil jika bekerjasama dengan usaha besar maka KUR nya diberikan. Jadi KUR jangan diberikan ke semua orang tapi hanya pada mereka yang mau berkolaborasi.

Hal di atas pertama, bisa meningkatkan daya saing dalam negeri, kedua, sama-sama untung dari usaha kecil dan besar. Usaha kecil bisa mendapatkan KUR dengan bunga lebih kecil, misalnya. Banyak regulasi yang perlu dikolaborasi dengan usaha besar. Sekarang nyatanya yang punya daya saing adalah usaha besar.

Regulasi juga perlu diperhatikan. Saat ini importir lebih cenderung kena PPN dibandingkan jika kita beli melalui e-commerce. E-commerce yang di bawah 100 dolar AS tidak kena PPN. Oleh karena itu sekarang e-commerce lebih banyak masuk barang impor (70 persen) dibandingkan produk dalam negeri. Artinya, regulasinya juga ambigu, kita ingin mencipkan deman side dalam negeri tetapi lebih banyak memakai impor dibanding produk dalam negeri.

Importir akhirnya berpikiran buat apa melakukan impor barang dan dagang, karena ternyata  orang lebih banyak melakukan e-commerce.

Jadi, banyak sekali lag antara regulasi yang dikeluarkan.

Kemudian, sekarang terlihat BI lebih agresif dalam membuat kebijakan. Tetapi sebenarnya perbankan itu lebih banyak follow the business. Jika dari bisnis yang ada tidak ada regulasinya, tetapi lebih banyak BI keluarkan aturan, maka aturan BI tak akan jalan. Contoh sekarang ada relaksasi di bidang GWM (giro wajib minimum) supaya likuiditas lebih meningkat. Tetapi di sektor riil tidak bisa jalan. Maka akhirnya tidak terjadi LDR atau penyaluran kredit yang lebih banyak.

Apalagi likuiditas, misalnya bank disuruh mendanai lebih banyak, tetapi pemerintah sekarang menerbitkan cukup banyak obligasi dengan pajak lebih rendah (akan menjadi 5 persen). Maka dana bisa berpindah dari perbankan ke pemerintah.   

So, harus ada sinkronisasi kebijakan di pemerintah ataupun di sektor riil atau perbankan agar supaya tidak saling mematikan. Hal ini menjadi penting sekali.

Regulasi yang baru, dalam PP 45 ada tiga hal yang agaknya bagus dari sisi jangka menengah panjang. Tetapi, jangka pendeknya siapa yang bisa menikmati. Pertama, industri pionir atau industri besar. Kedua, program magang, Ketiga, research and development (R/D). Sebenarnya bagus bagi jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek siapa yang harus terlibat, misalnya dalam hal magang. Magang harus melibatkan SMK dan Kementrian Pendidikan. Apakah hal itu juga sudah dipersiapkan. Karena kalau tidak maka perusahaan-perusahaan itu hanya akan sekadar melakukan magang. Tetapi target nasional dikhawatirkan tidak akan tercapai. Itu juga hal penting.

Untuk R/D, sekarang banyak universitas (PT) punya hasil riset tapi tidak ada yang meau mengimplementasikan di level industri. Itu yang mungkin menjadi penting. Jadi sekarang tidak harus R/D di Industri karena bisa saja Impornya akan lebih tinggi lagi, karena hitech tidak mungkin ada di dalam negeri. Jika diindustrikan hasil riset (PT) dan diberikan insentif maka hal itu menjadi menarik karena ada kolaborasi antara PT dengan industri dalam mengelola hasil riset dan bisa menghasilkan lebih baik.

Lain hal, investasi juga bisa dilihat dari sisi pasar modal. Perbankan walaupun sukubunganya sudah relatif turun, tapi pasar modal harus digerakkan. Jadi jika sekarang 40 persen dapat insentif pajak 5 persen maka mungkin ke depan harus mulai bicara 25 persen saja harus mulai bisa diberi insentif pajak. Jadi orang akan berlomba-lomba dengan cara IPO. Hal ini mungkin bisa menarik Karena investasinya bisa lebih murah dari sisi dana walaupun The Fed akan menurunkan bunga, begitu pula BI juga mungkin akan menurunkan bunga, tetapi relatif beban costnya masih akan sangat tinggi.

Mungkin ke depan pasar modal relatif akan bisa dijadikan alternatif mendapatkan investasi yang cukup besar. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol