BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen
Perhatikan Benar Setiap Klausula Perjanjian

Jika kerjasama dengan China, itu bisa berupa kerjasama modal, teknologi, sampai dengan tenaga kerja yang dibawa dari China. Tapi bisa juga hanya kerja sama lingkup financing saja.

Kalau kerjasama sebatas financing, maka kita punya keleluasaan mau pakai teknologi dari mana saja,  begitupun dengan tenaga kerja akan diambil darimana saja. ada flesibilitas di situ.

Lain halnya jika proyeknya selain financing tapi juga teknologi beserta pekerjaan proyeknya, biasanya China hanya mau proyek itu dikerjakan oleh tenaga kerja dan segala macamnya dari China.

Hal itu mungkin yang cukup sensitive bagi Indonesia, karena kita sendiri juga butuh lapangan pekerjaan buat para pekerja kita.

Tapi argumen mereka ketika menggunakan tenaga kerja dari China, alasannya karena yang paham dengan pekerjaan tersebut hanya pekerja dari China. Lagipula ada faktor kendala bahasa yang membuat perusahaan China merasa lebih nyaman menggunakan tenaga kerja dari China ketimbang Indonesia.

Hal itu juga yang membuat kita sendiri merasa kurang nyaman. Pun katakanlah jumlah pekerja asing china itu relatif sedikit, tetapi dalam konteks lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia, maka sudah selayaknya kita rasakan bahwa pekerjaan itu layak diberikan kepada pekerja Indonesia. Hal itu yang memang agak sulit.

Sebenarnya investasi dari mana saja boleh, dari Chinapun tidak masalah. tapi kembali masalahnya, apakah investasi itu akan menjadi lapangan pekerjaan bagi pekerja kita. Dari sisi ketenagakerjaan mungkin itu yang paling krusial. Di sisi lain, jangan sampai pula seolah-olah karena China yang punya uang maka lalu kita lalai terhadap klausul-klausul perjanjian kerjasama.

Harus diteliti benar apakah perjanjian kerjasama itu sifatnya equity atau ada penyertaan modal, atau bagaimana. Hal itu jika tidak menjadi fokus perhatian maka akan bisa menjadi titik kritis.

Apalagi bila kemudian pekerjaan itu lalu diambil alih dan operatornya dari pihak China.

Investasi walaupun sifatnya B to B itu artinya tetap utang, tetapi yang berutang adalah swasta bukan pemerintah. Kekhawatirannya, jika swastanya kemudian gagal bayar, maka China biasanya akan meminta diganti dengan kepemilikan. Untuk itu biasanya pula, China meminta equity swap. Artinya, bisa diganti dengan kepemilikan jika swasta gagal bayar.   

Jadi sekali lagi, yang perlu dijadikan dasar pertimbangan adalah soal penggunaan tenaga kerja asing China. Karena hal itu yang saat ini paling sensitif. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir