BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Perencanaan Investasi Indonesia Lemah

Terdapat beberapa aspek yang kemungkinan diusulkan di Omnibus Law, yakni: 1) Perencanaan investasi; 2) Izin Investasi; 3) Pengendalian dan Pelaksanaan Investasi; dan 4) Promosi Investasi.

Perencanaan investasi. Selama ini pemerintah yang diwakili Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya fokus terhadap hilir, menyangkut realisasi investasi. Namun sayangnya masih sangat lemah di hulu, yakni di perencanaan investasi.

Hal tersebut dipicu oleh belum optimal peran BKPM dalam melakukan koordinasi perencanaan proyek investasi. Di sisi lain, hal tersebut disebabkan juga oleh project owner dari proyek-proyek  investasi yang dimiliki oleh pemerintah pusat, BUMN, dan BUMD, sehingga dalam Omnibus Law ini perlu juga memasukan aturan yang memperkuat BKPM dalam perencanaan investasi.

Izin Investasi. Salah satu agenda besar di Omnibus Law adalah izin investasi. Secara umum, izin investasi terhambat banyak di izin lokasi dan izin teknis. Contohnya, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk proyek investasi Lapangan Geothermal Hululais.

Izin-izin teknis seperti itu memang memerlukan waktu yang tidak bisa cepat. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya kegiatan penanaman modal bisa dilakukan ketika sudah mendapatkan Izin Usaha, sehingga investor sudah bisa melakukan sewa kantor, rekrut karyawan, iklan, dan aktivitas bisnis dasar lainnya.

Setelah itu, investor wajib mendapatkan izin-izin lain sesuai dengan kebutuhan jenis/industri investasi, izin lokasi, izin lingkungan, izin komersial/operasional, dan izin-izin teknis berdasarkan industri. Kebijakan tersebut dapat mempercepat realisasi investasi tanpa mengabaikan/menghapus izin-izin teknis yang juga penting untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup dan hak sosial.

Pengendalian dan Pelaksanaan Investasi. Hal lain yang juga sering luput adalah aspek pengendalian dan pelaksanaan. Aspek ini berupa pengawasan aktifitas penanaman modal harus terlaksana sesuai kewajiban investor. Misalnya, alih teknologi, kegiatan ekspor dan impor, dan lain-lain. Selain itu, aspek ini juga harus memasikan investor mendapatkan hak serta bisnisnya berkembang tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Promosi Investasi. Masalah dari promosi investasi adalah pemerintah selama ini terlalu banyak prioritas. Selain itu, prioritas yang dimiliki BKPM berbeda dengan prioritas industri yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan kementerian teknis. Oleh sebab itu, Omnibus Law perlu mengatur prioritas investasi harus sejalan dengan prioritas industri.

Pemerintah juga harus lebih selektif dalam memilih potensial investor. Beberapa karakteristik investor yang perlu dimiliki berupa komitmen untuk melakukan alih teknologi, komitmen untuk menggunakan tenaga kerja lokal dan sumber daya lokal.

Jadi empat aspek umum (perencanaan, izin, pengendalian dan pelaksanaan, dan promosi) ini yang perlu dimasukan ke Omnibus Law.

Selain itu, DPR perlu membentuk pansus untuk penyusunan Omnibus Law ini sebagai bentuk fungsi pengawasan. Sebab, Omnibus Law membahas hal-hal strategis sehingga masyarakat sipil terlibat juga dalam penyusunan Omnibus Law. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF