BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Perdesaan Butuh Produk Unggulan

Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat kawasan perdesaan yang masih dominan (82 persen wilayah Indonesia adalah perdesaan). Dengan kawasan perdesaan yang begitu besar, tingkat kemiskinan di perdesaan juga lebih besar dibandingkan area perkotaan. Berdasarkan data BPS (2018), jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 15,81 juta orang per Maret 2018 atau 13,20 persen dari total penduduk di perdesaan. Walaupun persentasenya menurun dari tahun ke tahun, namun penurunannya cenderung melambat pada 3 tahun terakhir.

Indeks kedalaman kemiskinan daerah perdesaan pada Maret 2018 di tingkat 2,37. Sedangkan daerah perkotaan di angka 1,17. Hal ini berarti pengeluaran rata-rata penduduk miskin di perdesaan lebih jauh dari garis kemiskinan daripada pengeluaran rata-rata penduduk miskin di perkotaan. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan di daerah perdesaan juga lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Angka indeks keparahan kemiskinan di daerah perdesaan mencapai 0,63, sedangkan daerah perkotaan sebesar 0,29. Artinya ketimpangan antara masyarakat miskin di desa lebih tinggi daripada masyarakat miskin di kota.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di atas, maka pemerintah sangat getol untuk mengeluarkan program pembangunan desa melalui dana desa. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah berharap kemiskinan di desa dapat berkurang. Dana desa yang sudah disalurkan kepada pemerintah desa juga meningkat dari tahun pertama kali disalurkan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, dana desa yang disalurkan pada tahun 2015 sebesar Rp20 triliun. Pada tahun 2017, dana desa yang disalurkan mencapai Rp58,2 triliun. Tahun 2018, dana desa yang dianggarkan mencapai Rp60 triliun.

Dalam perjalanan pengembangan sebuah desa, pembangunan desa lebih dititikberatkan di lingkup kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan terbentuk karena kesamaan kepentingan dalam mengembangkan wilayah kawasan perdesaan. Pengembangan tersebut dapat berupa pengembangan sumber daya pertanian maupun sumber daya lainnya demi kepentingan masyarakat setempat. Kawasan perdesaan ini membuat hilangnya batasan-batasan adminitratif untuk masyarakat desa melakukan kolaboratif pengembangan kawasan. Desa-desa yang melakukan kolaborasi atau kerjasama antar desa mempunyai pembangunan yang lebih baik jika dibandingkan desa yang membangun kawasannya secara individual.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan kawasan perdesaan adalah adanya pembangunan ekonomi dengan membuat produk unggulan kawasan Perdesaan (Prukades). Produk unggulan sendiri adalah suatu barang ataupun jasa yang dikuasai pengerjaannya oleh suatu daerah, dimana memiliki nilai ekonomi,  mampu menyerap tenaga kerja, dan mengandung unsur sosial sebuah daerah. Jadi suatu produk unggulan daerah mempunyai dampak ekonomi dan sosial sebuah daerah.

Namun, pembangunan desa melalui Prukades masih sangat kesulitan untuk bersaing dengan barang saingan dari luar desa. Masalah infrastruktur ataupun kelembagaan BUMDesa atau BUMDesa Bersama masih menjadi masalah laten yang dihadapi sebuah kawasan perdesaan. Padahal beberapa komoditas sangat potensial untuk dikembangkan seperti produk melinjo di kawasan perdesaan di Pandeglang, ikan Nila di kawasan perdesaan di Bengkulu, maupun produk jasa pariwisata di beberapa kawasan perdesaan.

Pengembangan Prukades ini sebagian besar memang diambil dari hasil kekayaan alam dari sebuah kawasan perdesaan. Maka sektor agraria akan meningkat seiring dengan pengembangan Prukades. Dampak jangka panjangnya adalah akan menarik minat tenaga kerja, terutama tenaga kerja muda.

Guna menunjang pengembangan Prukades, memang salah satunya adalah mengundang lembaga pembiayaan untuk masuk untuk pembiayaan Prukades. Pembiayaan tidak menutup kemungkinan dari perbankan, fintech, maupun usaha pembiayaan dari BUMDesa maupun BUMDesa Bersama.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan