BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
Perang Melawan ICOR Tinggi

Asian Development Bank pernah menyusun tabulasi nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) dengan peringkat sebagai berikut :

Indonesia 5.5, Malaysia 4.6, Philippines 3.7, Thailand 4.5, Viet Nam 5.2, India 4.9, Turkey 3.9.

ICOR adalah koefisien produktivitas suatu nation state yang bersaing dengan nation state lain untuk berkontestasi di pasar global. Kalau angka ICOR tinggi berarti bangsa itu tidak efisien. Untuk tumbuh 1 persen memerlukan investasi 5,5 persen dari PDB. Itu tercermin dari angka ICOR kita dibanding nation state lain.

Nah ICOR ini diawali sejak masyarakat dipungli mengurus birokrasi perizinan oleh eksekutif dan juga biaya legislatif yang ikut ditanggung lewat pungi dan pungutan di luar pajak, juga sistem Yudikatif yang korup. Kemudian suku bunga bank juga relatif tinggi karena spread yang tinggi di industri perbankan. Lalu karyawan juga naik UMR nya, tapi tentu harus bersaing dengan tetangga dan pesaing lain.

Nah, tumpukan beban itulah yang mengungkung masyarakat awam maupun bisnis dalam hidup di Indonesia. Entah hanya sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Ongkos rente politik birokrasi parpol sangat tinggi tercermin dari angka ICOR 5,5 menurut studi empiris ADB.

Kalau data pemerintah terbaru dalam lampiran 4 tahun Jokowi-JK angka ICOR kita malah sejak 2014 itu berkisar sekitar 6 tidak bergeming. Pada 2014 - 6,5 ; 2015 - 6,64; 2016 - 6,46 dan 2017 - 6,34.

Tidak ada bandingan empiris dari ADB maupun World Bank IMF.  Jadi kita harus menempatkan masalah upah dan seluruh biaya sosial dari pelayanan birokrasi dan efisien bangsa ini dengan kriteria yang terukur dan universal.

Persaingan global menuntut seluruh komponen bangsa menjadi profesional, produktif dan efisien. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dalam balapan persaingan. Pungli, korupsi biaya politik (parpol) menjadi beban masyarakat dan bangsa ini. Keseluruhan terbukti dari angka ICOR yang membebani bangsa ini sehingga ekspornya kalah dari Vietnam 214 miliar dolar AS. RI hanya 169 miliar dolar AS.

Presiden Jokowi telah menempatkan perang lawan ICOR ini dengan saber pungli dan OTT KPK yang diharapkan menurunkan ICOR Indonesia dari 6 ke 4 atau bahkan ke 3, dengan kebijakan OSS. Tetapi sistem kepartaian plural tetap merupakan sumber dan akar masalah high poltical and bureaucratic cost yang harus dialami masyarakat (bisnis) maupun dalam aktivitas sosial dengan biaya public goods and service yang mahal dan tidak bisa bersaing dengan negara lain.

Karena itu juga ekspor kita tidak beranjak jauh dan bahkan kalah dari Vietnam. Bila pemberantasan korupsi dan perizinan OSS gagal dan masyarakat terus dibebani dengan pungli dan suap korupsi, maka nilai rupiah tidak bisa dikomando untuk menguat. Hanya kinerja ekonomi, kemampuan ekspor, surplus devisa bisa memperkuat nilai mata uang suatu negara. Bukan gebrakan populisme atau not business friendly yang semakin mempersulit aliran sirkulasi ekonomi ditengah persaingan global yang malah diperburuk dengan proteksionisme bilateral ala Trump. (pso)

 

 

 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik