BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Penyelesaian Dengan Negosiasi Transparan

Divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) ternyata memang kompleks karena melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingannya masing-masing.

Belajar dari sejarah bahwa mempertemukan kepentingan banyak pihak apalagi yang berlawanan tidak bisa tidak harus melalui negosiasi – perundingan, jika ingin menghindari kerugian besar bagi banyak pihak. Walaupun banyak masalah kompleks di dunia yang masih belum selesai dengan cara negosiasi, namun negosiasi masih lebih baik dibanding cara lain, misalnya pemaksaan kehendak atau penekanan melalui kekuasaan dan sejenisnya.

Solusi menang-menang menjadi hal yang harus diupayakan untuk mengatasi kebuntuan dalam memecahkan masalah kompleks melalui negosiasi. Prinsip BATNA (Best Alternative To Negotiated Agreement) seyogyanya diterapkan dalam proses divestasi PT. Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia maupun Freeport-McMoran pasti memiliki para negosiator ulung yang berpengalaman untuk mengajak para pemangku kepentingan terus berunding agar mencapai solusi menang-menang.

Terkait dengan penolakan Gubernur Papua terhadap implementasi perjanjian hasil negosiasi divestasi PTFI maka ada tiga hal penting yang harus diperhatikan semua pihak agar segera mendapatkan solusi terhadap masalah ini, yaitu transparansi, niat baik (good faith) dan kepercayaan (trust). 

Transparansi dalam arti bahwa semua proses negosiasi hingga perjanjian harus terbuka dan diimplementasikan konsisten-tidak menyeleweng. Niat baik (good faith) dalam arti semua kepentingan para pihak terlibat bertujuan untuk kebaikan masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya Papua serta keberlanjutan usaha PTFI yang memberi benefit bagi pihak terkait secara proporsional.  

Terakhir, kepercayaan (trust) dalam arti semua pihak terkait harus membangun kepercayaan dan menjaganya agar proses divestasi PTFI tuntas sampai tujuannya.  

Walaupun ada tenggat waktu terkait proses divestasi PTFI, namun jika semua pemangku kepentingan bersedia menerapkan tiga hal tersebut di atas maka kendala-kendala dapat diatasi bersama. 

Semoga para pihak terkait divestasi PTFI diberi hikmat dan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menerapkan tiga hal tersebut. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik