BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Penyederhanaan Harus Berdampak pada Tarif yang Lebih Efisien

Saya belum mengetahui secara detail konsep penyederhanaan tarif listrik yang digagas Kementerian ESDM. Tapi memang sistem pentarifan saat ini terlalu rumit. Baik untuk rumah tangga, bisnis, dan industri.

Namun demikian jangan sampai penyederhanaan tarif justru menjadi instrumen terselubung untuk menaikkan tarif. Seharusnya penyederhanaan tarif berdampak pada tarif yang lebih efisien. Bahkan tarif listriknya bisa turun.

Saya tidak tahu idealnya bagaimana. Tapi yang pasti misalnya tarif golongan R1, masih dibagi lagi menjadi sekian kategori. Golongan tarif R2 juga begitu, sampai R3 dan seterusnya.

Tapi intinya penyerderhanaan harus berdampak pada formulasi dan besaran tarif listrik. Tarif listrik harus lebih efisien untuk semua golongan dan kategori. Bukan sebaliknya, menyederhanakan tarif malah hanya kedok untuk menaikkan tarif terselubung. Mengingat kondisi ekonomi makin lesu dan daya beli terpukul. Dan itu bertentangan dengan program kesejahteraan rakyat Presiden Jokowi. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional