BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat politik dari Universitas Telkom, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik
Penyatuan Picu Kepincangan Pemerintah

Proses politik elektoral selalu menyisakan dua agenda, menjalankan pemerintahan dan mengontrol ruang gerak pemerintah. Dua hal itu keniscayaan yang harus dibangun, demi dan agar tata kelola pemerintah berotasi dengan baik (good governance).

Keduanya terwujud jika masing-masing kelompok memiliki jalannya masing-masing, pemerintah dengan jalan konstitusional memenangi Pemilu dan berhak menyusun pemerintahan untuk satu masa kekuasaan. Sementara oposisi pun demikian, memiliki ruang gerak tersendiri, terbebas dari agenda pemerintah.

Jika kemudian dua unsur kuasa ini disatukan, dengan mengacu istilah apapun, koalisi (menyatu dalam formalitas), atau kohabitasi (menyatu tanpa hubungan formal), maka saat itu pula pemerintahan telah berjalan pincang. Karena kekuasaan menjadi dominasi tanpa kontrol, selain itu publik yang telah mempercayakan hak suaranya pada kubu oposisi turut tercederai dalam konsep demokrasi.

Lebih khusus lagi, kohabitasi merupakan istilah tidak lazim, dan mustahil ada dalam skema politik. Politik jika harus mengacu pada kekuasaan, maka harus bicara pula soal pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaannya. Dalam hal pengambilan keputusan, bisa saja semua pihak satu suara, tetapi dalam pembagian kekuasaan tentu oposisi tidak dapat menerima dengan sukarela yang menjadi ciri dari kohabitasi.

Lalu bagaimana mengeratkan relasi politik dan personal antar  kontestan Pemilu 2019? Tentu rekonsialiasi itu sudah benar, hanya saja tidak lantas menjadikan kekuasaan sebagai kue yang harus dibagi-bagi secara personal, kekuasaan telah memiliki kehidupannya sendiri. Yakni, adanya pemerintah dan pemgontrol, bahkan kita sudah menyepakati adanya Trias Politika, sejatinya politik itu tidak bisa dalam satu kesepakatan.

Jalan lain pengeratan ikatan kebangsaan, dengan menghadirkan islah personal, dimana pertimbangan moral lebih dominan dari pertimbangan politik. Para elite, harus menarik diri dari eksistensi ego masing-masing, menumbuhkan kesadaran bahwa kebangsaan kita lebih memerlukan persatuan, dibanding dengan kepentingan politik berjangka. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung