BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat politik dari Universitas Telkom, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik
Penyatuan Picu Kepincangan Pemerintah

Proses politik elektoral selalu menyisakan dua agenda, menjalankan pemerintahan dan mengontrol ruang gerak pemerintah. Dua hal itu keniscayaan yang harus dibangun, demi dan agar tata kelola pemerintah berotasi dengan baik (good governance).

Keduanya terwujud jika masing-masing kelompok memiliki jalannya masing-masing, pemerintah dengan jalan konstitusional memenangi Pemilu dan berhak menyusun pemerintahan untuk satu masa kekuasaan. Sementara oposisi pun demikian, memiliki ruang gerak tersendiri, terbebas dari agenda pemerintah.

Jika kemudian dua unsur kuasa ini disatukan, dengan mengacu istilah apapun, koalisi (menyatu dalam formalitas), atau kohabitasi (menyatu tanpa hubungan formal), maka saat itu pula pemerintahan telah berjalan pincang. Karena kekuasaan menjadi dominasi tanpa kontrol, selain itu publik yang telah mempercayakan hak suaranya pada kubu oposisi turut tercederai dalam konsep demokrasi.

Lebih khusus lagi, kohabitasi merupakan istilah tidak lazim, dan mustahil ada dalam skema politik. Politik jika harus mengacu pada kekuasaan, maka harus bicara pula soal pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaannya. Dalam hal pengambilan keputusan, bisa saja semua pihak satu suara, tetapi dalam pembagian kekuasaan tentu oposisi tidak dapat menerima dengan sukarela yang menjadi ciri dari kohabitasi.

Lalu bagaimana mengeratkan relasi politik dan personal antar  kontestan Pemilu 2019? Tentu rekonsialiasi itu sudah benar, hanya saja tidak lantas menjadikan kekuasaan sebagai kue yang harus dibagi-bagi secara personal, kekuasaan telah memiliki kehidupannya sendiri. Yakni, adanya pemerintah dan pemgontrol, bahkan kita sudah menyepakati adanya Trias Politika, sejatinya politik itu tidak bisa dalam satu kesepakatan.

Jalan lain pengeratan ikatan kebangsaan, dengan menghadirkan islah personal, dimana pertimbangan moral lebih dominan dari pertimbangan politik. Para elite, harus menarik diri dari eksistensi ego masing-masing, menumbuhkan kesadaran bahwa kebangsaan kita lebih memerlukan persatuan, dibanding dengan kepentingan politik berjangka. (mkn)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional