BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Penurunan Penormaan Politik Uang dalam Pemilu 2019

Pada tanggal 1 Juli 2016 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disahkan. Pasal 187A Ayat (1) menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuhpuluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan, Pasal 523 ayat (1) menyatakan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00  (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, pengaturan politik uang pada pemilihan kepala daerah dan pengaturan politik uang pada Pemilihan Umum 2019, dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, mengalami penurunan penormaan. Jika dalam pemilihan kepala daerah, yang menjadi subyek dalam tindak pidana politik uang adalah setiap orang, namun pada Pemilihan Umum 2019 yang menjadi subyek dalam politik uang adalah setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye. Terdapat hal yang sangat ironis, mengapa pembuat undang undang, menciptakan norma tindak pidana politik uang justru mengalami penurunan, dari subyek setiap orang menjadi setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye.

Dengan ketentuan tersebut, dalam pemilihan umum tahun 2019, berpotensi terdapat tindak pidana politik uang yang akan dilakukan oleh pihak lain di luar pelaksana/peserta/tim kampanye, yang tidak dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 523 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Padahal untuk menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil, seharusnya pembuat undang undang menciptakan peraturan yang mencerminkan rasa keadilan, ketentuan yang sudah baik dalam Pemilukada sebaiknya direspon dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Oleh sebab itu, subyek dalam Pasal 523 Ayat (1) ini seharusnya berbunyi “setiap orang”, bukan setiap pelaksana/peserta/tim kampanye. (arh)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Niko Adrian

Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

FOLLOW US

Perlu Membangun Model yang Standar             Demi Suharto Pemerintah dan Oposisi Bersatu             Petahana Demisioner vs Penantang Bulldozer             Dikhotomi Orde Baru dan Reformasi : Masih Relevankah?              Turn Back Orba             Percakapan Dari Orang ke Sistem             Orde Baru Politik Sesaat dan Tantangan Menuntaskan Reformasi             Pertarungan Idiologi             Bangkit Orde Para Bandit             Pendekatan Dialogue dalam Penyesuaian Konflik Papua Lebih Efektif, Ketimbang Operasi Militer