BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Pentingnya Skala Prioritas Penggunaan Teknologi Digital

Saat ini banyak pihak bicara tentang "Revolution 4.0" dengan penafsiran yang bisa jadi berbeda-beda. Memang jargon teknologi digital begitu kuat sihirnya bagi masyarakat, seperti saat Millenium Bug di tahun 2000 sehingga banyak pihak terjangkiti untuk mengatur ulang penanggalan komputernya agar data yang ada di dalamnya tidak terhapus hilang. Sesungguhnya dengan dinamai "Revolution 4.0" atau tidak, maka era sekarang tidak bisa menghadang lajunya arus digitalisasi di berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya sektor pertanian.

Sektor pertanian di dunia termasuk juga di Indonesia tengah mengalami perubahan generasi. Satu atau dua dekade yang lalu, para petani merupakan generasi yang masih gagap teknologi. Namun sekarang para petani sudah akrab dengan berbagai model HP karena mereka adalah petani generasi milenial yang sejak kanak-kanak sudah berkenalan dengan teknologi digital. Teledensitas seluler di Indonesia sudah mencapai lebih dari 120 persen. Meski demikian secara jumlah angkatan kerja pertanian dalam arti sempit di Indonesia, menurut BPS terjadi penurunan mulai dari 35,26 juta (2015), 35,09 juta (2016) dan 33,36 juta (2017). Bisa jadi sektor pertanian menjadi kurang menarik bagi generasi milenial sebagai lapangan kerja.

Terkait penggunaan teknologi digital di sektor pertanian Indonesia maka diharapkan hal itu akan berkontribusi sebagai solusi terhadap dua permasalahan sektor pertanian selama ini yaitu: akurasi data dan informasi serta disparitas harga antara produsen dan konsumen.

Sudah berulang kali kita saksikan karut marut masalah produksi pertanian di Indonesia, ketidaksinkronan data serta informasi, sering berujung pada pengambilan kebijakan yang impulsif dan menyebabkan inefisiensi di berbagai hal. Dengan penggunaan aplikasi digital pertanian dapat meningkatkan akurasi metode penghitungan ubinan produksi padi.

Selain itu bias pembulatan data hitung dari lapangan ke pusat data bisa dikurangi dengan real time counting dalam aplikasi hitung gabah kering panen. Sejak tahun lalu, telah dimulai program lintas sektoral (BPS, BPPT, LAPAN, Kementan, KemenPUPR, Kemeneg ATR serta pemerintah daerah) didukung para pakar remote sensing, pertanian, statistika, ekonometeri dan bidang lain terkait, mengembangkan metode Kerangka Sampel Area (metode KSA) untuk meningkatkan akurasi penghitungan produksi padi.

Hal lain yang kiranya dapat diselesaikan dengan bantuan teknologi digital adalah disparitas harga antara petani sebagai produsen dan rumah tangga sebagai konsumen. Adanya aplikasi monitoring harga komoditi pertanian yang sudah mulai muncul baik yang dikelola instansi pemerintah maupun swasta, seperti Panel Harga Pangan BKP,  PIHPS Nasional, Pak Tani Digital, Agripedia, RegoPantes dan masih banyak lainnya, setidaknya sudah mendorong transparansi harga berbagai komoditi pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Para petani dapat secara mudah dan cepat mengetahui pergerakan harga komoditas pertanian yang sebelumnya hanya menjadi rahasia para pedagang perantara untuk menekan rendah harga beli dari petani lalu dijual tinggi di pasar sehingga menangguk keuntungan berlipat tanpa perlu repot jerih payah menanam seperti yang dikerjakan petani berminggu bahkan berbulan.

Untuk terus mendorong pengembangan teknologi digital di sektor pertanian maka lagi-lagi komitmen pemerintah, diminta untuk diwujudkan dalam program nyata. Gerakan 1.000 startups dari Kemenkominfo dapat menjadi titik masuk pengembangan teknologi digital di sektor pertanian. Semoga ego sektoral sudah dapat dikesampingkan agar pak Tani dan bu Tani generasi milineal bernasib lebih baik dari pak Tani dan bu Tani di jaman-jaman lalu. (pso)

 

           

           

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan