BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Penting Memberikan Subsidi Produk Akhir Bagi Petani

Masalah terpenting sekarang adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan petani. Jika petani sejahtera maka otomatis sudah terjadi swasembada pangan. Kendalanya, saat ini terjadi semacam shock antar harga. Ketika panen tiba, harga komoditas pertanian bisa turun, paska panen malah terjadi kelangkaan stok. Itu jelas mengindikasikan terjadinya kesemrawutan di bidang manajemen supply.

Sekarang ada target swasembada pangan tetapi sayang tidak melihat apakah dengan swasembada itu membuat petani sejahtera. Jika mau swasembada sebetulnya mudah sekali. Perusahaan-perusahaan besar diminta untuk menanam saja tanaman pangan maka swasembada pangan beres. Tetapi kemudian bermasalah di petani.

Kesejahteraan petani seharusnya yang mesti diciptakan. Di dalam pembangunan ekonomi pertanian, maka petani sebagai pelaku pertanian harus sejahtera. Jika petani sejahtera, misalnya saja petani beras bisa mendapatkan 3 kali lipat dari hasil sekarang, maka pasti semuanya mau menanam. Tetapi begitu mereka tahu bahwa harga beras turun, maka pada musim tanam berikutnya dia tidak akan mau menanam lagi. Itulah yang membuat selalu terjadi kontraksi dari hasil atau output pertanian.

Cara mencapai kesejahteraan petani harus memahami dulu bahwa produktivitas pertanian itu sebetulnya terbatas. Tidak mungkin bisa terus meninggi. Untuk meningkatkan ekonomi sosial juga sulit jika dia hanya memiliki 1 hektar lahan, misalnya. Oleh karenanya seharusnya bisa disiasati dengan harga. Tetapi secara politis harga beras itu ditekan. Dia tidak boleh naik karena jika harga beras naik maka hal itu bisa memberi kontribusi kepada jumlah rakyat miskin. Itulah korelasinya.

Ada dua komoditas pertanian penting yakni beras yang kita semua mengkonsumsinya, dan kedua adalah jagung. Jagung itu untuk pakan ternak. Pakan ternak mempengaruhi harga telur dan harga daging ayam. Kalau komoditas itu naik akan memberi kontribusi kepada inflasi.

Dilain pihak petani harus sejahtera, tetapi karena produktivitas dia terbatas atau tetap, maka mau tidak mau harus diberikan kenaikan harga. Disitulah perlu nya pemberian subsidi harga oleh pemerintah. Kedua, lambat laun karena pembangunan industri tidak berjalan, maka penyerapan tenaga kerja dari pertanian ke industri tidak terjadi. Oleh karena itu jumlah tenaga muda pertanian yang urbanisasi ke kota semakin besar.

Subsidi diberikan dalam bentuk langsung berupa harga gabah kering yang dinaikkan atau subsidi end produk. Misalnya, jika kita mau menjaga harga beras di konsumen katakanlah Rp 8 ribu. Jika harga itu tidak cukup ketika dibandingkan dengan pendapatan buruh, maka harga gabah kering harus dinaikkan dengan dibayar lebih mahal, supaya bisa mencukupi pendapatan petani.  

Di Amerika Serikat, jumlah petani memang menyusut drastis, tetapi output pertanian tidak menyusut. Karena setiap petani mempunyai lahan yang lebih besar. Lahan itu dibagi-bagi untuk petani supaya bisa bertanam lebih banyak. Petani juga diberikan subsidi berupa pertama, subsidi direct payment, kedua, conservation subsidies, ketiga, price volability and support, keempat, disaster aid.

Selain masalah di atas infrastruktur pertanian di daerah pertanian yang jauh masih banyak yang belum cukup memadai bagi petani. Contoh di Lombok, ada petani yang sampai harus menggunakan sumur bor—dan harus membayar--untuk mendapatkan pengairan pertanian. Hal itu jelas jauh lebih mahal. Seharusnya infrastruktur pertanian itu dibuat oleh pemerintah setempat. Itulah tantangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperbaiki tingkat pendapatan atau kesejahteraan petani. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung