BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Pengembangan UMKM Tugas Mulia, Tapi Tak Ada Konsep

Adakah yang pernah bertanya kepada Bill Gates, Mark Zuckerberg, atau Jack Ma saat awal merintis usahanya diberi label oleh pemerintah mereka sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang dalam bahasa Inggris disebut Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)?  Apakah jalur yang ditempuh mereka dapat direplikasi ke orang-orang lain yang bermimpi ingin sukses seperti mereka?  

Apakah memang menjadi keharusan suatu usaha kecil berkembang menjadi usaha menengah kemudian menjadi usaha besar seakan mengikuti perkembangan biologis makhluk hidup di dunia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan saat membahas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terkhusus dalam latar era millenial dengan nuansa teknologi informasi yang begitu kental.

Pengembangan UMKM menjadi tugas mulia di Indonesia karena menyangkut jumlah besar hidup manusia dan memberi dampak ekonomi yang signifikan sehingga ada kementerian dikhususkan untuk menanganinya. Meski demikian dari tahun ke tahun permasalahan UMKM di Indonesia terus berulang dengan hal-hal yang sama seperti masalah akurasi data, konsep pengembangan UMKM, koordinasi lintas sektor, manajemen dan pembiayaan UMKM, ataupun masalah sumberdaya manusia dan kewirausahaan yang sangat erat dengan UMKM.

Belum lagi permasalahan dari aspek politik yang menggunakan UMKM sebagai instrumen transaksional melayani kepentingan pihak tertentu untuk jangka pendek. Semua hal tersebut sering membuntu daya nalar dan idealisme kita saat membahas pengembangan UMKM Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi.

Sekarang muncul momentum pengembangan UMKM yang didorong Kementerian Perdagangan saat Presiden Jokowi menyoroti kinerja ekspor Indonesia yang lebih buruk dibanding beberapa negara jiran. Apabila memang hendak memanfaatkan momentum ini maka perlu disadari adanya realitas keragaman karakteristik dan sifat UMKM Indonesia yang tidak semuanya memiliki potensi ekspor. Oleh karenanya, pemilihan sektor komoditas menjadi hal penting untuk diperhatikan agar mendorong peningkatan ekspor UMKM tersebut.

Salah satu komoditas unggulan ekspor yang patut digarap dengan melibatkan UMKM adalah specialty coffee, seperti kopi Gayo, kopi Lintong, kopi Lampung, kopi Toraja, kopi Bali, kopi Bajawa, ataupun kopi Wamena misalnya. Nilai ekspor kopi Indonesia di 2017 diyakini sudah melebihi angka 1,1 miliar dolar AS, dan masih sangat mungkin ditingkatkan lagi oleh segenap para pemangku kepentingan kopi di Indonesia. Komoditas lain yang berpotensi ekspor dengan nilai tinggi dan cocok digarap UMKM antara lain buah tropis (tropical fruit) dan sabut kelapa (coco fiber).

Di samping komoditas-komoditas tersebut di atas, seiring dengan perkembangan zaman, maka UMKM di zaman millenial banyak disebut dengan istilah starts-up company. Sepertinya definisi UMKM di zaman Now harus ditinjau kembali. Salah satu contoh: starts-up company yang  awalnya dimulai dari satu atau beberapa orang dengan nilai aset relatif kecil, setelah populer dan mendapat sambutan positif pasar, karena mendapat suntikan investasi jutaan dolar AS dari investor internasional lalu punya kemampuan ekspor atau buka usaha di negara lain.

Oleh karena itu, ekspor produk digital semisal aplikasi Go-Jek dari starts-up Indonesia yang memiliki jaringan usaha di India sudah harus mulai dihitung oleh BPS saat menyajikan data ekspor UMKM. Siapa tahu, jejak unicorn starts-up semacam Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya akan diikuti generasi millenial Indonesia dengan berwirausaha ala Bill Gates, Mark Zukerberg atau Jack Ma yang tidak lagi sarat dibebani istilah UMKM seperti para pendahulunya sejak zaman Orde Baru. Semoga UMKM tidak hanya mensejahterakan pelakunya namun juga masyarakat sekitar. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir