BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH-UI
Pengembalian Uang Negara Tidak Optimal

Salah satu kendala terbesar dari upaya pemberantasan korupsi adalah merampas proceed of crime yang dinikmati oleh pelaku. Tak jarang pelaku melarikan hasil kejahatannya dan mencuci uang hasil kejahatannya agar tampak halal.

Dalam berbagai kasus menunjukkan adanya praktik ganda dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (tipikor). Termasuk kasus Samadikun Hartono. Instrumen hukum kita terbatas dan memang belum mengakomodir berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi penegak hukum.

Misalnya, masih banyak pelaku yang memilih tidak membayarkan denda dan uang pengganti dan memilih untuk diganti menjadi pidana kurungan. Sehingga upaya pengembalian kerugian juga tidak optimal.

Selain itu juga masih banyak interpretasi dari Pasal 4 UU Tipikor. Salah satunya yang diutarakan Bareskrim Polri. Padahal pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana korupsi. Dalam paradigma UU Tipikor, pasal itu lahir dari narasi bahwa hukuman dijatuhkan atas perbuatan menyimpang. Sehingga, sekalipun pelaku bertobat dan meminta maaf ia tetap harus mendapat hukuman.

Meski begitu terbuka peluang untuk mengubah criminal policy pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Pengembalian kerugian negara dapat saja menghapuskan pidana dengan pertimbangan akan lebih praktis dan efisien serta tidak menghabiskan uang negara untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Tapi hal itu pun dapat terjadi jika UU Tipikor diubah. Dan juga perlu menjadi perhatian adalah perspektif korban korupsi yang merupakan masyarakat umum. Apakah masyarakat setuju hal yang demikian berlaku? (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan