BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Staf Riset Koalisi Rakyat untuk Ha katas Air (KRuHA)  
Pengeloalaan Air di Jakarta Tak Boleh Sepotong-sepotong

Pengambilan air tanah ada dua kategori: air tanah dangkal dan air tanah dalam. Untuk konsumsi air tanah dangkal tidak perlu menggunakan izin, tetapi akan lebih baik dilaporkan. Nah, kalau sifatnya untuk komersial harus ada izin yakni SIPA, Surat Izin Pengambilan Air. 

Sekarang ini banyak manipulasi misalnya perusahaan tertentu seperti hotel ataupun apartemen, mereka punya tagihan air melalui meteran tetapi tagihannya 0, berarti mereka menggunakan air tanah tanpa izin. 

Kasus seperti ini sebenarnya banyak. Saat perusahaan atau keperluan komersil lain menggunakan air tanah tanpa izin berarti mereka tidak bayar pajak, kan? Padahal pajak gunanya untuk subsidi air. Air merupakan hak asasi masyarakat dan hak ini berlaku secara ekonomi. Untuk itu, pajak dari pengguna air komersil sangat penting. Jika mereka tidak bayar pajak dengan cara manipulasi, bukankah negara sudah rugi dan keseimbangan alam rusak karena banyak pengurasan tanpa terkontrol? Jika air adalah hak esensi masyarakat, kok dipermainkan?

Perumahan elite seperti sekarang yang diberitakan bahwa Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, memotong pipa air tanah di sana. Hal itu sangat bagus apalagi dengan tujuan agar pihak perumahan melapor ke PDAM, jadi subsidi air juga terbantu. Namun permasalahannya menurut saya, pengelolaan air tidak boleh terpotong-potong. Saat kita meminta masyarakat untuk tidak menggunakan air tanah, kualitas dan kuantitas air dari PDAM juga harus diperhatikan. Contoh kasusnya adalah kelangkaan air di daerah Rawa Badak, Jakarta Utara. Para ibu di Rawa Badak harus mengambil air dari dini hari. Ironisnya, kualitas air yang diambil buruk, seperti kuning dan bau.

Menurut saya manajemen privatisasi dan swastanisasi perlu kita pertegas. Awalnya swastanisasi tujuannya untuk perbaikan kualitas layanan atau cakupan air. Namun tragisnya dari hasil riset kami, cakupan ini tidak berjalan semestinya, kualitas air bersih Jakarta hanya tersedia 40 persen. Swastanisasi semula bertujuan menjamin keuntungan subsidi, tenyata hanya janji palsu. Nah, air sifatnya essential public, kalau sifatnya bukan untuk pelayanan publik tetapi semata untuk keuntungan swasta, ini sudah melanggar perjanjian. Selanjutnya kendala air adalah perbaikan daerah tangkapan air atau sumber air baku. Hampir seluruh sumber air baku Jakarta tercemar. Jadi jika kita bahas menyetop air tanah tanpa ada perbaikan dari sumber air baku tidak bisa, dong. Artinya, problem persoalan air akan mendarah daging jika hal esensial tidak diperhatikan ataupun secara tegas ada hukumnya.

Kecepatan penurunan air tanah sekarang sangat luar biasa di Jakarta, hampir 6-7 cm per tahun. Untuk itu, pengelolaan air tanah terutama yang sifatnya manipulasi oleh pihak swasta harus ada Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang tegas. Jika PDAM adalah perpanjangan tangan negara mengelolah air. Lalu dalam kasus Sentul City misalnya, bagaimana bisa negara membiarkan PDAM tidak masuk ke suatu kawasan dan membiarkan swasta atau pengembang yang bebas mengelola? Risiko jika swasta yang memegang adalah standar harga air diberlakukan sewenang-wenang, artinya tidak menyesuaikan standar harga suatu daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2003 dan juga tahun 2005, pengelolaan air tidak boleh diberikan ke pihak ke tiga, dalam konteks ini swasta, jika air dalam suatu daerah belum terpenuhi. Berbeda jika suatu daerah pengelolaan air sudah terpenuhi, pihak swasta boleh masuk. Kenyataannya banyak daerah belum terpenuhi air, tetapi swasta masuk untuk mengelolah air. 

Banyak kasus permasalahan air yang masuk dalam ranah hukum malah muncul terminologi restrukturisasi perjanjian terkait permasalah air yang dikelola. Dengan kata lain, sesuatu yang ilegal dijadikan legal. Hal itu sungguh memprihatinkan. Kok air sebagai esensi hidup dipermainkan?

Prinsipnya, air tanah dalam yang digunakan masyarakat atau digunakan swasta secara diam-diam ini sangat melanggar hukum terkait hak air. Efeknya, masyarakat miskin seperti di Jakarta Utara tidak mendapat subsidi dan malah membeli air dengan harga yang mahal. Sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana peraturan daerah menanggapi hal ini? Ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat terutama merampas hak warga. Jadi, permasalahan ini kompleks dan harus ditindak tegas tanpa ada keberpihakan. (win)
 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF