BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Postdoc at KITLV researching local democracy, clientelism and identity politics in India and Indonesia.
Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)

Paparan di bawah ini membahas tantangan yang dihadapi setiap demokrasi: Bagaimana dapat memastikan bahwa pejabat terpilih mewakili karakter dan kepentingan pemilih yang beragam?

Untuk demokrasi yang sehat, kiranya tidak baik duduk sebagai anggota parlemen yang hanya menjadi bagian dari satu kelompok etnis atau satu kelas sosial.

Karena perwakilan politik yang rapuh, yang tidak mewakili diversitas bangsa, tidak hanya akan merusak dukungan untuk sistem (karena orang akan merasa dikecualikan), tetapi juga dapat menyebabkan rasa tidak adil dalam setiap kebijakan.

Walaupun demokrasi Indonesia cukup baik dalam mewakili keragaman etnis dan agama, tetapi tidak baik dalam mewakili kelas sosial yang berbeda - seperti kelas menengah dan orang miskin. Politisi Indonesia secara tidak proporsional berasal dari latar belakang kaya dan elit ekonomis.

Dominasi elit ekonomi dalam politik ini sebagian besar disebabkan oleh biaya kampanye pemilu yang tinggi. Reformasi pemilu dapat menurunkan biaya kampanye dan dengan demikian menjadikan demokrasi Indonesia lebih representatif.

Argumen yang dibangun di sini berdasarkan buku yang ditulis bersama dengan Edward Aspinall, berjudul 'Democracy for Sale', yang mengajukan pertanyaan:

1. Kesetaraan politik: Apa itu dan mengapa itu penting?

Kesetaraan politik berkaitan dengan tantangan untuk memastikan bahwa orang-orang dari latar belakang sosial yang berbeda (etnis/agama/sosial/regional).

Hal ini penting karena: ketika ketidaksetaraan politik tinggi dan beberapa kelompok sosial dikecualikan dari posisi politik, ada tida dampak buruk:

a. Kepercayaan pada demokrasi dan pemilu. Ketika orang tidak merasa terwakili, mereka cukup terbuka untuk ide populis yang berjanji untuk menghancurkan sistem--lihat kebangkitan orang-orang seperti Duterte, Bolsonaro, Trump, Johnson--Sementara kebangkitan mereka punya berbagai alasan, salah satunya adalah bahwa orang tidak lagi merasa diwakili oleh politisi 'lama'.

b. Ketegangan antar kelompok sosial dapat muncul. Kalau salah satu grup merasa dikecualikan, muncul kemungkinan untuk social conflict. (for proof of this point, see this book: https://www.palgrave.com/gp/book/9780230516809)

c. Oligarchy: Kepentingan kelompok yang diwakili dengan baik lebih diutamakan daripada kepentingan orang lain.Sepertinya, faktor point C ini yang terpenting dalam konteks Indonesia. Hal itu adalah fokus dalam bahasan ini.

Jadi kita maju ke topik kedua:

2. Seberapa representatif demokrasi di Indonesia? Apakah parlemen Indonesia dapat diakses oleh semua orang?

Demokrasi di Indonesia berjalan cukup baik dalam hal mewakili berbagai kelompok etnis dan agama.

Berkenaan dengan kelas sosial, anggota parlemen, gubernur dan bupati di Indonesia kurang representatif: (1) dominasi pelaku bisnis dan (mantan pejabat) dan (2) dominasi elit ekonomi. Politisi berasal dari kelas ekonomis tinggi secara tidak proporsional.

Berberapa contoh terkait dominasi kelas ekonomi tinggi dalam demokrasi Indonesia:

Kita semua tahu banyak contoh elit politik yang juga elit ekonomis di tingkat nasional: Sandiago Uno, Eric Thohir, Jusuf Kalla, Hary Tanu, Surya Paloh: sekarang agak mudah bagi orang bisnis untuk masuk ke dunia politik

Di tingkat lokal, terdapat pola yang hampir sama. Tolong lihat tabel dari 'Democracy for Sale':

Ini adalah tabel yang menunjukkan latar belakang calon bupati dan gubernur

yang menarik di tabel ini ada dua hal, Pertama, Pegawai negeri sipil cukup sering (dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya) menjadi politisi dan Kedua, Sekali lagi dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya, pelaku bisnis sering menjadi politisi. Dibandingkan dengan profesi lain - katakanlah, doktor, guru, dan lain-lain. Kelompok orang terbesar yang memasuki politik adalah pelaku bisnis.

Kami menemukan dalam buku kami bahwa dua jenis elit lokal cenderung mendominasi politik lokal (sering dalam kerja sama): Elit birokrasi (yaitu orang-orang dengan posisi tinggi dalam pemerintahan lokal) dan elit ekonomi. Munculnya kandidat jenis lain--katakanlah, petani, guru sekolah, dan lain lain--memang terjadi, tetapi sangat jarang.

Yang bisa terjadi: kadang-kadang orang yang terpilih tidak terlalu kaya sendiri, tapi punya hubangan kuat dengan elit ekonomis. Maksudnya, mereka sendiri tidak begitu kaya, tapi mereka di backup dari anggota keluarga dengan kemampuan ekonomis tinggi. Contoh yang bisa dikemukakan, saluh satunya: Ridho Fikardo, mantan gubernur Lampung. Dia punya hubungan keluarga dengan komisaris Sugar Group Companies, yang mendanai kampanye nya.

Bisa dilihat sebuah tabel yang berisi informasi tentang kekayaan anggota DPR RI yang dilaporkan. Sayangnya  belum dapat menemukan hal tersebut--tetapi diyakini bahwa data itu akan menunjukkan bahwa kekayaan anggota parlemen Indonesia jauh lebih tinggi daripada orang Indonesia pada umumnya.

3. Indonesia sebagai oligarki: apakah itu penting?

Jawaban singkatnya: itu berpengarah terhadap kualitas demokrasi karena ketidaksetaraan politik mengarah pada keistimewaan kelompok dominan, dalam hal ini elit ekonomi.

Ini berarti dalam masalah ketika terdapat kepentingan yang berbeda antara elit ekonomi dan penduduk lainnya, elit ekonomi cenderung menang (tapi tidak selalu!).

Dapat diajukan tiga contoh:

Salah satu contoh yang sangat relevan sekarang adalah perjuangan terkait KPK. Bagi elit, penting jika KPK lemah, kerena itu mengurangi risiko untuk mereka.

Tentang social capital: itu memang faktor penting untuk memenangkan pilkada. Sering social capital juga muncul dari kemampuan ekonomi tinggi. Contohnya, kalau keluarga mempunyai rumah sakit, memiliki banyak tanah atau bisnis, ada banyak kesempatan untuk membangunkan social capital. Kepentingan social capital dalam pilkada cenderung membantu elit ekonomis (walaupun terdapat contoh orang yang tidak begitu kaya tapi sangat aktif membantu orang, dan jadi begitu populer).

Contoh kedua, mengapa political inequality berdampak jelek untuk kualitas demokrasi di Indonesia: Investasi negara Indonesia dalam layanan publik--seperti pendidikan dan perawatan kesehatan--relatif rendah di Indonesia (dan akibatnya, kualitasnya juga rendah). Ini tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa orang-orang yang memutuskan anggaran ini, menggunakan sekolah swasta dan rumah sakit: mereka tidak membutuhkan layanan publik.

Contoh ketiga: In the context of conflicting interests between economic elites and working class (concering, for example, minimum wage, land conflict), it is difficult for the non-economic elite to defend their interests.

Ketika perusahaan pertambangan dan perusahaan agrobisnis berkembang, mereka mengalami konflik dengan masyarakat yang merasa tanah mereka dicuri. Saat ini sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini, karena dalam praktiknya pemerintah Indonesia cenderung memihak perusahaan. Lihat misalnya penolakan baru-baru ini dari pemerintah Indonesia untuk mengumumkan perusahaan mana yang telah memberikan lisensi untuk tanah apa. Ini demi kepentingan perusahaan-perusahaan ini, tetapi tidak untuk kepentingan masyarakat.

Singkatnya, dominasi elite ekonomi dalam politik Indonesia memiliki efek besar pada kualitas layanan publik, keadilan sosial, dan kekuatan Rule of Law di Indonesia. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif