BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Dekan UP45 Yogyakarta, Dosen FH Universitas Ahmad Dahlan
Pengadilan Tipikor Jangan Ragu Terapkan Pembuktian Terbalik

Adanya pembuktian terbalik tidak lain karena pendekatan represif dalam tindak pidana korupsi mengalami kesulitan pembuktiannya di pengadilan.

Hukum pembuktian konvensional dalam KUHAP yang berlandaskan pada asas persumption of innocence (praduga tak bersalah) sudah makin sulit membuktikannya di pengadilan. Oleh karena itu, perlu terobosan hukum di luar cara yang selama ini dipraktikkan.

Diantara terobosan itu dengan sistem pembuktian terbalik (reversal burden of proof) yang bertitik tolak pada asumsi bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dianggap bersalah melakukan tindak korupsi (persumption of guilt).

Dengan demikian, dalam proses sidang pengadilan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, seperti pada pembuktian biasa menjadi tidak berlaku sekaligus terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwa jaksa.

Pada dasarnya beban pembuktian tidak lagi pada jaksa penuntut umum, tetapi pada terdakwa. Di Indonesia masalah ini sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 37 ayat (1) menyatakan, "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi."

Jadi, seharusnya Pengadilan Tipikor jangan ragu menerapkan model pembuktian terbalik ini demi keadilan dan kepastian hukum. Yang lebih penting proses peradilannya diharapkan dapat lebih cepat. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi