BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI
Penenggelaman kapal (Bagian 2)

Di sisi yang lain saya secara pribadi mengkritisi keseriusan KKP dalam meningkatkan kualitas armada perikanan nasional. Meskipun KKP tengah berusaha untuk menyalurkan bantuan kapal penangkapan ikan yang merupakan salah satu program utama pemerintah sayangnya belum diikuti dengan mekanisme pengawasan yang baik, paling tidak saya mendapatkan 2 kasus kapal bantuan dari KKP yang tidak layak melakukan aktivitas penangkapan ikan karena belum memenuhi standar keselematan belum lagi proses finishing kapal ikan tersebut terkesan terburu-buru dan kejar target sehingga hasilnya tidak begitu maksimal.

Sebagai contoh di Aceh kapal-kapal bantuan pemerintah ini tidak bisa digunakan sama sekali karena tidak cocok dengan kondisi perairan aceh yang cukup menantang. Belum lagi bahan fiber yang tipis sehingga mudah rusak serta tidak dibekali dengan alat tangkap apapun. Sedangkan di teluk jakarta beberapa koperasi nelayan yang menerima bantuan kapal ikan dari pemerintah harus memodifikasi sendiri kapal bantuan tersebut agar layak berlayar menangkap ikan, yang biayanya mencapai ratusan juta rupiah.

Kementrian kelautan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bantuan kapal tersebut utamanya dari segi kualitas kapal yang disalurkan kemasyarakat sebab jika tidak dievaluasi maka akan memunculkan stigma bahwa program tersebut hanya sekedar proyek pengadaan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat, perlu di ingat bahwa KKP telah mendapatkan peringatan oleh BPK terkait proses pengadaan kapal tersesebut, jangan sampai hasil audit BPK terhadap kualitas kapal ikan menunjukkan ada indikasi korupsi yang dapat mengancam popularitas mentri susi.

Thailand dan vietnam adalah dua negara yang memiliki kasus illegal fishing terbanyak di indonesia, mulai dari penagkapan ikan ilegal, pengoperasial alat tangkap bahkan aktvitas perbudakan telah mereka lakukan di indonesia, namun untuk mencounter kedua negara tersebut selain menindak dengan keras segala praktik IUU fishing, kita juga perlu meningkatkan kualitas perikanan nasional seperti peningkatan kapasitas nelayan atau modernisasi kapasitas nelayan, alat tangkap dan armada perikanan, serta fokus kepada pengelahon pascapanen untuk tujuan ekspor.

Perbaikan terhadap infrastruktur perikanan juga harus mendapat perhatian lebih, melalui pogram sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) harus benar-benar diwujudkan oleh kementrian kelautan sehinga semua potensi perikanan nasional dapat terkela dengan baik meskipun saat ini progres pembangunan SKPT tersebut terkesan sangat lambat. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI