BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI
Penenggelaman kapal (Bagian 1)

Pada dasaranya penenggelaman kapal yang berasal dari praktik IUU fishing merupakan hal yang telah ditur dalam UU 45 tahun 2009 jo UU 31 tahun 2004 tentang perikanan, sehingga langkah pemerintah dalam hal ini cukup beralasan dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing di Indonesia khususnya nelayang asing.

Akan tetapi penenggelaman kapal bukan merupakan satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, toh pada proses pelaksanaannya kegiatan tersebut juga terbukti memberikan efek buruk bagi lingkungan laut sekaligus juga membutuhkan biaya mahal dalam hal penggunaan alat peledak, sehingga perlu difikirkan mengenai alternatif pemanfaatan kapal sitaan tersebut agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, hal ini dikarenakan permasalahan utama nelayan saat ini adalah armada yang masih didominasi oleh kapal bertonnase kecil ( < 5 GT) sedangkan potensi ZEE Indonesia sangat luas ( 3,1 juta km2) dan masih jarang dieksplorasi oleh nelayan utamanya pasca pelarangan operasi kapal asing dan ex asing tonnase > 30 GT oleh kementrian kelautan dan perikanan pada tahun 2015.

Akibat dari pelarangan tersebut produksi perikanan indonesia khususnya untuk perikanan pelagis besar seperti tuna dan cakalang mengalami penurunan bahkan pada tahun 2016 KKP pernah mengeluarkan rekomendasi impor ikan untuk bahan baku industri akibat kelangkaan stok ikan.

Meskipun KKP mengklaim peningkatan potensi perikanan nasional mencapai 12,2 Ton/tahun namun kondisi ini seolah kontraproduktif dengan produksi perikanan (produksi perikanan tangkap) yang masih stagnan bahkan cenderung menurun serta kualitas ekspor yang belum maksimal, maka tidak mengherankan produksi tuna dan cakalang nasional tertinggal jauh dari papua nugini yang secara tiba-tiba menjadi negara dengan produksi tuna dan cakalang terbesar di dunia.

Pemanfaatan hasil sitaan kapal asing juga dapat mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh beberapa kelompok nelayan di Aceh yang telah berhasil mengelola hasil sitaan tersebut sehingga produktif secara ekonomi dan telah memberikan jutaan beasiswa bagi anak nelayan di Aceh. Permasalahannya adalah kementrian KP dan pemerintah daerah harus bekerjasama untuk meningkatkan kapasistas nelayan agar dapat memanggunakan kapal hasil sitaan tersebut, memberikan bantuan terkait renovasi atau penambahan alat tangkap. Pemerintah juga dapat memnghibahkan kapal-kapal tersebut kepada universitas-universitas untuk incubasi bisnis dan praktikum mahasiswa. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI