BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII
Penegakan Keadilan, Bukan Sekadar Hukum

Hukum pidana merupakan hukum yang paling keras karena bisa berujung nestapa. Sehingga penggunaannya selalu diupayakan pada kesempatan terakhir setelah semua upaya lain ditempuh, baik dengan perangkat kebijakan maupun hukum. Namun tidak jarang hukum pidana menjadi alat politik guna mengintimidasi lawan kepentingan, dan seringkali berhasil. Lihat saja kasus Pilkada DKI Jakarta, kasus Abrahan Samad, dan lain-lain. Hukum pidana tampak hanya menjadi alat. Tujuan utama penegakan hukum pidana yaitu menghadirkan keadilan menjadi terabaikan.

Begitu juga tampaknya dalam kasus Habib Rizieq Shihab, penuh dengan balutan “kepentingan”. Langkah lanjut kasus ini pasca keluarnya SP3 akan membuktikan, paling tidak akan mengindikasikan tesis ini. Keputusan SP3 yang dikeluarkan oleh pihak penyidik dengan alasan tidak cukup bukti, hanya bisa dibuka kembali dengan upaya Praperadilan dari pihak yang merasa dirugikan, yaitu pihak pelapor: Sukmawati. Jika tidak ada respon apapun, jangan salahkan jika kemudian ada asumsi yang berkembang bahwa ada "barter".

Jika hukum pidana dilihat secara objektif dalam kacamata hukum, maka dalam kasus SP3 Habib Rizieq tidak ada yang perlu dipertanyatakan. Karena hal tersebut merupakan sebuah dinamika yang lazim dalam proses pengungkapan sebuah peristiwa. Adakalanya alat bukti cukup sehingga cepat P21, adakalanya rumit menemukan alat bukti, dan alat bukti tidak mungkin ditemukan, sehingga terpaksa di-SP3-kan. Atau memang peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana yang perlu penanganan lanjut.

Pada akhirnya, hukum itu mestinya mengusung penegakan nilai keadilan, bukan sekedar penegakan hukum itu sendiri, apalagi hanya pemenuhan kepentingan. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan