BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Ketua DPR RI
Penegakan Hukum dan TGR

Masa tahun 70an tatkala masih berlaku ICW (Indonesische Comptabiliteits Wet), UU Perbendaharaan Negara. Kerugian negara dalam melaksanakan pemerintahan didahulukan proses TGR (Tuntutan Ganti Rugi), bukan pidana. Jadi usul tersebut sebenarnya adalah aturan yang pernah dijalankan.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

  1. Kerugian negara tidak dalam jumlah yang material, dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam penindakan berupa : penyidikan, penuntutan, sampai keputusan inckraht, lalu biaya pemidanaannya. Negara sudah rugi dan menambah kerugian.
  2. Kerugian negara itu diyakini maladministrasi, bukan kejahatan yang direncanakan, seperti suap yang nilainya milyaran untuk mendapatkan proyek.
  3. Pengembalian kerugian tersebut hanya satu kali, setelahnya kalau terjadi lagi, dihukum maksimal.
  4. Sistem pemidanaan yang berjalan saat ini membuat terpidana bukan kapok, karena penjara yang penuh, semuanya harus pakai uang untuk mendapat fasilitas yang ekslusif.

Sebaiknya masalah tersebut diatur tegas dalam UU, sekaligus memberikan hukuman yang berat, bagi pelaku korupsi dengan dibuang ke pulau terluar, terpencil dan tertinggal. Disuruh bertani, berternak, untuk membiaya kehidupan mereka dan selebihnya untuk kepentingan nasional. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung