BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Ketua DPR RI
Penegakan Hukum dan TGR

Masa tahun 70an tatkala masih berlaku ICW (Indonesische Comptabiliteits Wet), UU Perbendaharaan Negara. Kerugian negara dalam melaksanakan pemerintahan didahulukan proses TGR (Tuntutan Ganti Rugi), bukan pidana. Jadi usul tersebut sebenarnya adalah aturan yang pernah dijalankan.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

  1. Kerugian negara tidak dalam jumlah yang material, dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam penindakan berupa : penyidikan, penuntutan, sampai keputusan inckraht, lalu biaya pemidanaannya. Negara sudah rugi dan menambah kerugian.
  2. Kerugian negara itu diyakini maladministrasi, bukan kejahatan yang direncanakan, seperti suap yang nilainya milyaran untuk mendapatkan proyek.
  3. Pengembalian kerugian tersebut hanya satu kali, setelahnya kalau terjadi lagi, dihukum maksimal.
  4. Sistem pemidanaan yang berjalan saat ini membuat terpidana bukan kapok, karena penjara yang penuh, semuanya harus pakai uang untuk mendapat fasilitas yang ekslusif.

Sebaiknya masalah tersebut diatur tegas dalam UU, sekaligus memberikan hukuman yang berat, bagi pelaku korupsi dengan dibuang ke pulau terluar, terpencil dan tertinggal. Disuruh bertani, berternak, untuk membiaya kehidupan mereka dan selebihnya untuk kepentingan nasional. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)