BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.
Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan

Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran Baru 2019/2020 bagi siswa-siswi tingkat SD hingga SLTA di pelbagai daerah yang berlangsung sejak awal pekan ini, sejauh ini relatif berjalan cukup aman dan lancar. Terutama di sekolah-sekolah negeri. 

Namun tidak demikian dengan beberapa sekolah swasta. Yang mana pada pekan lalu beberapa orangtua sebuah sekolah swasta di Jakarta, misalnya, mengeluh lantaran anaknya mengalami kekerasan verbal dan ejekan yang merendahkan harga diri peserta didik baru oleh para senior sekolah tersebut. Sehingga ini jadi pelajaran bagi sekolah bersangkutan untuk tidak lagi melibatkan senior di sekolah itu yang suka over acting dalam kegiatan MPLS.

Kasus paling mencuat kepermukaan di tahun ajaran baru kali ini adalah kasus tewasnya ADB (14) siswa SMA Taruna Indonesia Palembang, sekolah swasta semi militer plus, saat mengikuti MPLS akhir pekan lalu. Penyelidikan kepolisian mengungkap tewasnya ADB lantaran mengalami kekerasan fisik oleh Obby Frisman Arkataku (24), sarjana psikologi yang bekerja sebagai pembina di SMA itu, yang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka.

Tak hanya ADB yang dipukul memakai batang bambu setelah korban kelelahan usai latihan berjalan 13 kilometer saat MPLS. Ada korban lain yakni WJ (14), teman seangkatan ADB, yang ditendang dan dipukul perutnya hingga ususnya terbelit dan saat ini masih dalam perawatan rumah sakit.

Terkait kasus tewasnya calon peserta didik dalam kegiatan MPLS di Sekolah Semi Militer di Palembang tersebut, setidaknya ada dua hal yang bisa disampaikan di sini.

Pertama, ketika pihak SMA Taruna Indonesia di Palembang mengakui MPLS yang dilakukannya tidaklah seperti MPLS sebagaimana sekolah-sekolah lain tetapi menamakannya Masa Dasar Bimbingan Fisik dan Mental yang memiliki sistim dan prosedur sendiri, lalu pertanyaannya: mengacu pada peraturan resmi yang mana kegiatan itu dilakukan? 

Bukankan semua sekolah harus mengacu pada Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016, dan bukan bebas membuat aturan sendiri sesuka hati yang justru berpotensi melanggar hak-hak anak. Bahkan bisa mengancam kenyamanan, keselamatan dan jiwa anak?

Ketika kasus itu terjadi hal tersebut menandai lemahnya fungsi pembinaan dan evaluasi dari dinas pendidikan setempat terhadap sekolah-sekolah di wilayahnya, baik sekolah negeri maupun swasta. Sehingga kepala daerah perlu memberi peringatan atau sanksi tertentu sesuai peraturan yang ada kepada kepala dinas pendidikan setempat. 

Hal itu agar bisa segera dipastikan berlangsung perbaikan kinerja pengawasan dan evaluasi dari dinas pendidikan setempat, khususnya dalam hal antisipasi, agar tidak berulangnya kejadian serupa di wilayahnya ke depan nanti. Dan memastikan tak satu sekolah pun di wilayahnya yang leluasa membuat aturan sendiri terkait MPLS di luar standar kepantasan, kenyamanan dan keamanan bagi calon peserta didik.

Kedua, sebuah model pendidikan swasta yang menekankan gaya semi militer yang memaklumkan metode pendisiplinan lewat cara kekerasan dan hukuman, yang seringkali merendahkan martabat anak, entah mengapa ternyata tetap eksis dan ada "pasar" nya di tengah masyarakat. Padahal ide dan praktik pendidikan berbalut unsur kekerasan dilarang oleh sistem pendidikan dan sistem perlindungan anak di negeri kita. 

Untuk itu, selain dinas pendidikan setempat perlu menertibkan dan mereorientasikan visi pendidikan terhadap sekolah-sekolah swasta bergaya semi militer seperti itu, perlu pula edukasi yang lebih kuat dan massif ke tengah masyarakat bahwa pendidikan yang dibutuhkan untuk anak-anak kita bukanlah model pendidikan semi militer yang amat berpotensi kekerasan bertameng "demi pendisiplinan".

Berdasarkan catatan kami, kejadian mengenaskan di sekolah bergaya semi militer sebelumnya pun pernah terjadi pada September 2018 lalu di SPN (Sekolah Penerbangan Nasional) Dirgantara Batam (setara SMK), meski bukan dalam suasana MPLS. 

Saat itu seorang siswa bernama RS (17) dituduh melakukan pelanggaran tertentu di sekolah itu dan mendapat ganjaran hukuman fisik dengan cara berjalan jongkok di perkarangan sekolah yang beraspal dalam kondisi tangan diborgol dan disaksikan teman-temannya, hingga tangannya lecet-lecet. Sekolah itu diketahui memiliki semacam penjara yang dipakai menghukum siswanya yang melanggar.

Diketahui RS pun ditampar pemilik modal sekolah itu yang ternyata juga oknum aparat kepolisian. Kemudian RS dibawa ke sidang disiplin sekolah lalu dilakukan upacara pelepasan atribut sekolah miliknya di lapangan. Semua kejadian itu oleh pemilik sekolah itu direkam dan disebarluaskan ke media sosial. Orangtua dan keluarga korban pun dikirimkan film berisi anaknya saat menjalani proses penghukuman. Sungguh yang demikian itu sama sekali bukan wajah praktik pendidikan yang kita kehendaki, bukan? 

Perlu dipahami para orangtua yang ingin memiliki anak berjiwa disiplin dan berfisik kuat, bahwa untuk memiliki anak yang berdisiplin dan berfisik kuat tidaklah selalu keputusan yang bisa diambil adalah dengan memasukkannya ke sekolah-sekolah swasta semi militer, apalagi yang memaklumkan pendisiplinan anak lewat cara-cara penghukuman. 

Ketahuilah bahwa sikap disiplin bukanlah monopoli militer. Di luar militer, dalam hal ini sipil pun punya etos kedisiplinan yang tak kalah dari militer. Dan tak selalu kedisiplinan dibentuk melalui penghukuman. Lewat pembiasaan yang penuh cinta pun anak bisa dibentuk sikap disiplinnya.

Semoga tidak terulang lagi MPLS yang memakan korban, terlebih korban jiwa jiwa, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Amin. (grh)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol