BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center
Pencegahan Korupsi Tidak Dengan 'Mencekal'

Pada dasarnya semua warga negara berhak duduk di parlemen asalkan mampu berkompetisi pada pemilu legislatif. Tapi mengenai larangan mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif (Pileg) bagi mantan narapidana kasus korupsi, yang mesti clear adalah bagaimana kita memandang kesalahan dan hukuman. Terlepas dari penegakan hukum kita yang belum baik, itu persoalan lain. Bagi saya, saat orang berbuat salah, terbukti, lalu menjalani hukuman, ia sudah menebus kesalahannya.

Dengan posisi yang demikian, ia telah menjalani restitusi. Hak asasinya kembali lagi sepanjang tidak ada pencabutan hak politik oleh pengadilan.

Kalau rancangan Peraturan KPU (PKPU) melarang mantan napi kasus korupsi dalam Pileg sebagai upaya terobosan hukum untuk mencegah potensi korupsi. Semestinya pencegahan korupsi tidak dengan 'mencekal' dengan membatasi hak politik mantan napi kasus korupsi, tetapi dengan cara membuka potensi konflik kepentingan dari si calon legislatif (caleg).

Hal tersebut yang bisa dilakukan KPU, dengan membuka informasi konflik kepentingan para caleg melalui publikasi profil, Laporan Harta kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN), dan informasi-informasi lainnya tentang caleg. Setelah itu, biarkan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI