BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Staf Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi KontraS
Penanganan Tak Sesuai Perkap

Pertama, perlu diingat bahwa semua temuan KontraS berangkat dari tiga hal, yakni pemantauan media, informasi dari jaringan KontraS, dan pendampingan kasus oleh KontraS. Sebanyak 423 peristiwa penembakan itu merupakan akumulasi dari ketiga sumber tersebut. Pendampingan yang kami kakukan dan informasi dari jaringan KontraS pun terpercaya dan sudah terverfikasi.

Kemudian, menyoal kasus penembakan itu, kami menemukan bahwa mayoritas penembakan dilakukan berdasarkan dalih bahwa korban melawan aparat kepolisian. Ketika dalih itu dilontarkan, kita mencoba mengukur apakah penembakan yang dilakukan sudah proporsional atau belum. Dan berdasarkan pendampingan kasus oleh KontraS, ditemukan bahwa hampir semua penembakan tersebut diduga dilakukan secara tidak proporsional.

Misal pada kasus Apria yang ditembak mati oleh aparat kepolisian karena diduga membawa narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, pada 12 Oktober 2018. Ada sembilan peluru bersarang di tubuhnya. Ini bertentangan dengan Perkap yang mengatur tentang penggunaan senjata api.

Dalam Perkap jelas disebutkan bahwa apabila anggota kepolisian hendak menggunakan senjata api, asas-asas seperti asas proposionalitas, nesesitas, legalitas, dan reasonable harus dipakai dan dijadikan ukuran untuk melakukan penembakan.

Tapi, pada kasus Apria, ini dikatakan tidak memenuhi asas proporsional karena ditemukan sembilan peluru bersarang di tubuhnya. Kenapa polisi saat itu tidak melumpuhkan bagian tubuh lain seperti tangan atau kaki? Ditambah dengan adanya sembilan peluru tersebut, itu menunjukkan bahwa memang ada intensi polisi untuk mematikan korban.

Peristiwa penembakan oleh polisi terus berulang setiap tahunnya karena sejumlah hal. Pertama, terkait dengan penggunaan senjata api yang diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Perkap itu menyebutkan bahwa ada form yang harus diisi oleh anggota polisi yang melakukan penembakan mengenai berapa butir peluru yang keluar dari senjatanya, tujuan penembakan untuk apa, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah selama ini polisi sudah menjalankan ketentuan itu? Berdasarkan temuan kami, sejauh ini polisi tidak pernah mengisi form tersebut menyangkut penggunaan senjata api.

Kedua, terkait dengan proses. Kalau polisi memakai senjata api dan melepaskan tembakan lalu polisi berdalih bahwa korban melawan, biasanya tidak ada tindak lanjutnya dari pengawas-pengawas internal kepolisian.

Ketiga, kalaupun penembakan yang dilakukan oleh polisi berujung pada penindakan, pada akhirnya itu akan berhenti pada mekanisme etik semata. Jadi, penggunaan senjata api yang melukai orang lain, itu dikategorikan sebagai tindak pidana namun penindakannya sebatas mekanisme etik. Penindakan mekanisme etik itu tidak membuat jera karena anggota hanya diberikan sanksi berupa penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat.

Semestinya ada cross check oleh komandan satuannya di lapangan karena itu memang kewajiban komandan dalam memimpin satuan. Namun, kalau komandannya tidak melihat secara komprehensif suatu peristiwa penembakan di mana korban selalu dianggap melawan dan juga tidak mengumpulkan keterangan para saksi dari pihak korban, itu biasanya hasil akhirnya akan sama saja.

Tengok kasus kematian warga bernama Poroduka yang ditembak oleh polisi dengan menggunakan peluru karet tepat di dadanya sehingga berujung pada kematian di pesisir Pantai Marosi, Desa Patijala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 25 April 2018. Saat itu Poroduka dan rekan-rekannya sedang mengadakan aksi menolak pengukuran tanah di wilayah tersebut oleh pemerintah setempat yang didampingi oleh sekitar 50 orang aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Ketika penembakan itu terjadi, ada kepala atau pimpinan satuan polisinya di sana. Namun, tidak dijelaskan secara rinci mengenai peristiwa tersebut, sehingga pada akhirnya pelaku hanya dikenakan sanksi mekanisme etik.

Kemudian, apakah penembakan oleh polisi semata-mata dilakukan berdasarkan arogansi, itu harus diukur atau diteliti terlebih dahulu karena saat penembakan terjadi, kita tidak bisa melihatnya dan mengukurnya secara langsung. Kita berangkat dari prinsip yang ada saja, seperti proporsional atau tidakkah penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian tersebut. Jika tidak proporsional, biasanya penembakan dilakukan karena arogansi saja.

Di samping itu, mengenai apakah mungkin ada yang salah dengan proses rekrutmen maupun pelatihan dan pendidikan dasar kepolisian, menurut saya itu bisa jadi karena mungkin ada tradisi-tradisi yang terus dilestarikan tanpa melihat konteks atau dinamika di luar. Misalnya saat menangani aksi massa, sudah tidak relevan lagi menggunakan senjata api untuk menertibkan massa dan polisi pun tidak boleh mudah terprovokasi oleh masyarakat. Hal-hal seperti itu menurut saya rasanya penting diajarkan kepada para perwira baru. (sfc)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol