BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia/ Akademisi Gender dan Hukum
Penanganan Kasus Hukum Apakah Meninggalkan Efek Jera?

Menurut saya, diskriminasi terhadap perempuan cukup tinggi dalam ranah hukum. Misalnya saja terkait dengan rumah tangga, hal ini sering dianggap sepele. Kepala rumah tangga dikonstruksi untuk laki- laki. Persoalannya, jika situasinya si perempuan terpaksa jadi kepala rumah tangga karena suami meninggalkannya atau meninggal dunia, hal ini tidak diperhitungkan dalam undang-undang. Alhasil sering terjadi permasalahan ekonomi jika pekerjaan si perempuan ini adalah buruh.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbengkalai karena harus laki- laki yang menjadi penerimanya. Jika Perempuan ingin menerima BLT (sekalipun ia merupakan kepala rumah tangga), ia harus melawati proses panjang, seperti minta tolong kepada adik laki- lakinya untuk mengurus. Hal ini terjadi di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tak ada payung hukum yang tegas untuk mengatur hal yang dianggap sepele ini.

Hukum selalu diartikan harus objektif. Di sini sudah keliru, karena pengalaman setiap orang berbeda-beda. Adil yang seharusnya adalah adil untuk setiap pengalaman orang. Bias gender atau diskriminasi terhadap pekerja buruh juga terjadi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Misalnya cuti hamil hanya diberlakukan dua bulan, sementara secara medis pemulihan seorang ibu yang melahirkan adalah minimal tiga bulan. Lalu terkait dengan ibu menyusui yang berprofesi sebagai pekerja pada umumnya, bahkan hampir di semua perusahan tidak mengakomodir kamar untuk menyusui. Begitu juga dengan cuti haid, pekerja buruh migran rentan dengan penyakit reproduksi karena saat mestruasi, mereka dianggap sehat dan harus tetap bekerja seutuhnya .

Satu lagi menurut saya juga sangat tidak memperhitungkan perlindungan perempuan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait kekerasan terhadap perempuan atau kelompok yang dimarginalkan. Dalam KUHAP sangat tidak memperhitungkan perlindungan korban kekerasan, tidak ada peraturan yang membahas hal tersebut. Jadinya perlindungan korban “dilemparkan” ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), akhirnya tidak berjalan mulus karena korban harus menanggung trauma tanpa perlindungan yang tegas. Karena apa? Hampir semua isi hukumnya membutuhkan saksi dalam setiap kasus. Lah, emangnya kasus pelecehan diperbuat oleh pelaku ke korban menggunakan saksi?

Dalam undang-undang terkait kekerasan selanjutnya yang memuat unsur diskriminasi adalah suatu konsekuensi jika didapatkan kasus pemerkosaan/ pelecehan seksual yang tidak terbukti  terjadi kekerasan seperti diikat, dipukul atau diancam, ini dianggap “mau sama mau”. Konsekuensinya semua tindak kekerasan yang tidak kelihatan aspek kekerasannya jadi meningkat dan tentu korban harus menanggung traumanya sendiri.

Jadi penegak hukum sering hanya fokus pada kasus pelaku dapat hukuman tetapi tidak memikirkan dampaknya ke efek sosial. Contohnya saya pernah membantu proses hukum dengan LBH Magenta. Kasusnya adalah seorang perempuan kehilangan laptop, dan dilacak ternyata laptopnya dibawa ke kawanan satu daerah. Dia kenal pelakunya, yakni anak jalanan dan anak jalanan ini bilang “Oh laptopnya ada di rumah preman X". Ternyata, perempuan ini diarahkan ke suatu rumah dan dia justru diberi obat penenang oleh sekolompok orang tersebut dan perempuan ini di perkosa. Saat ia bangun, malah diperkosa lagi, lalu akhirnya dibunuh. Kemudian, proses hukumnya hanya terfokus pada kasus pelaku dan tidak melakukan pendampingan pada keluarga karena toh korban sudah meninggal.

Kita harus cek penanganan kasus apakah meninggalkan efek jera atau tidak? Hukum bukan hanya menyelesaikan yang terjadi, tetapi harus jadi pedoman berlaku. Nah, ini suka gagal dari penegak hukum, karena hanya mikir kasus. Akibatnya di KUHAP hak korban tidak disebut dan akhirnya tidak berlaku ke semua lapis. (win)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh