BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Jurnalis/Pemerhati Sejarah Militer dan Budaya Peranakan Tionghoa
Pemisahan Bumiputera-Tionghoa Warisan Kolonial

Kesenjangan sosial disebut sebagai warisan kolonial. Seperti apakah sebelum ada kolonialisme di Nusantara? Institusi sosial Kapitan sebagai pemimpin komunitas seperti Kapitan Cina, Melayu, dan lain-lain bukan warisan kolonial Eropa. Sebelum Feranggi – Eropa datang ke Nusantara, sudah ada Kapitan Jawa di Malaka.

Pedagang dan pelaut Jawa lah yang berdagang rempah dengan mitra dari Arab, India, dan Tiongkok. Mereka berlayar ke Maluku dan mengangkut rempah sumber kemakmuran. Ini diabadikan dalam drama Shakespeare Merchant of Venice.          

Bangsa-bangsa Eropa datang, dan situasi berubah. Orang Jawa berorientasi ke daratan. Dunia maritim dan niaga Jawa dipatahkan!

Orang Timur Asing – Tionghoa, Arab, India, tetap berniaga dan beranak-pinak di Nusantara. Hidup sebelah-menyebelah dengan saudara. Sesama orang Asia bisa saling berhubungan sebagai lanjutan keakraban sebelum era Kolonial.

Kaum Kolonial Eropa tahu tidak bisa menembus batas hubungan Timur Asing dengan Bumiputera. Pemisahan dan rasisme adalah solusi. Pada 1740-1743, VOC nyaris dihancurkan perlawanan bersenjata Mataram dan Tionghoa dalam Perang Geger Pecinan. Kerapatan hubungan Jawa dan Tionghoa tercermin dalam comradeshipwapen broeder antara Raja Jawa Raden Mas Garendi dengan Panglimanya, Kapitan Cina Sepanjang. Nama Sepanjang sejak lama diabadikan sebagai nama kampung di Bekasi, Semarang, Sidoarjo, dan Solo.

Perang berdarah itu menghasilkan kebijakan segregasi rasial yang diterapkan pemerintah VOC dilanjutkan Hindia Belanda. Orang Tionghoa dan Timur Asing harus hidup terpisah. Prasangka dan kebencian adalah alat utama kolonial untuk mencengkeramkan kuku kekuasaan kepada rakyat Nusantara.

Celakanya, Indonesia merdeka selepas 17 Agustus 1945 masih dicengkeram pola pikir prasangka rasial dan sektarian. Ingatan kolektif soal prasangka warisan Kolonial ini dikapitalisasi para politisi, terutama pada era Orde Baru. Rezim ini mempertentangkan Islam dan Tionghoa sebagai dua unsur penting yang tidak boleh menyatu dan menciptakan tantangan pada hegemoni kekuasaan.

Konglomerasi segelintir Tionghoa perkotaan ditampilkan di ruang publik dan basis massa Islam di Pesantren diasingkan di desa. Lansekap sosial politik bias rasial dan agama itu adalah dasar kekuatan Orde Baru dengan mempertentangkan akar rumput.

Sejatinya Tionghoa melekat dalam proses kebangsaan, sejak era Budi Utomo, perekaman pertama lagu Indonesia Raya, hingga persiapan Proklamasi Kemerdekaan di rumah keluarga Djiaw di Rengasdengklok, bahkan pengasingan Bung Karno di Menumbing, Bangka. Selalu ada warga Tionghoa Peranakan menyumbang peran sebagai sesama anak Bangsa Indonesia.

Namun, kembali ke persoalan kesejahteraan. Sebagai nation state, landasan dasar pemikiran adalah Indonesia ini dimiliki oleh dan untuk semua elemen bangsa. Kedekatan hubungan, semisal Tionghoa dan Jawa, ini sebetulnya menjadi modal sosial membangun kesetaraan.

Dengan tata kelola pemerintahan Indonesia yang berpedoman rule of law, pedagang Tionghoa atau siapa pun pemodal dan pengusaha yang beraktivitas, akan menghasilkan keuntungan dan membayar pajak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Diskursus ini pernah saya sampaikan kepada Alm Adi Sasono dan Prof Amien Rais dalam pertemuan di kediaman Kwik Kian Jin di Semarang, pasca Reformasi Mei 1998.

Pertanyaannya, bagaimana tata kelola pajak dan sanggupkah pemerintah memastikan keuntungan dunia usaha dikembalikan kepada masyarakat demi membangun kesejahteraan bersama... Indonesia Kita. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF