BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana
Pemerintah Tak Boleh Kompromi dengan Korupsi!

Pemberantasan korupsi dan mempertahankan NKRI adalah 2 hal terpisah yang nuansanya lain sama sekali. Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Jokowi tidak boleh kompromi, karena di situlah kekuatan Jokowi sampai sekarang yang tidak bisa diserang lawan-lawannya. Kesederhanaan gaya hidup dan merakyat, jadi kekuatan beliau. Sampai banyak pujian atas prestasi dan kesungguhannya membangun Indonesia.

Papua dan Aceh merupakan wilayah atau provinsi terlantar. Selama ini pembangunan di sana dianggap penting. Ini justru memperlihatkan kesungguhan pemerintah Jokowi. Sehingga, tidak perlu ragu membersihkan aparat korup di sana. Alokasi dana otsus ini justru perlu diawasi dan dikawal pemeritah, jangan sampai bocor.

Tidak disangka perjuangan melawan korupsi dan pemberantasannya begitu lama, karena sendi-sendi kelembagaan demokrasi di RI sudah lama rusak baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, sudah tercemar selama ini. Diperlukan waktu untuk melakukan pembenahan, dan generasi baru perlu ditunjang integritas yang selama ini absen.

Tidak ada jalan lain dana otsus harus diawasi, dan jangan biarkan Otsus dikorup tikus-tikus itu. Ganyang dan kremus koruptor. Dunia dan rakyat Indonesia akan mendukung penuh aksi memberantas korupsi. Pengawasan otsus memang harus diperkuat, tidak boleh ada kompromi dengan koruptor dalam pengawasannya. Sekarang mungkin masih ada yang kompromi dengan koruptor. Onward no retreat. Dengan good governance, NKRI akan utuh dan bertahan, bukan sebaliknya. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban             Kelompok Radikal Di Indonesia Telah Bertransformasi             Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional             Apel Kebangsaan: Mestinya Undang Tokoh dari Dua Kubu             Utang Luar Negeri dan Cadangan Devisa             Pengelolaan Utang: Apakah Efektif dan Efisien?             Korupsi Politik Makin Menjadi-jadi             Awal Reformasi, PPP Gigih Dukung Pembentukan UU KPK             Kinerja Memang Naik,Tapi Bukan Akselerasi             Harus Menunggu Laporan Keuangan Resmi BUMN