BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel
Pemerintah Pusat dan Daerah Distrust, Masalah Papua Berlarut-larut

Perlu penyelesaian komprehensif di Papua. Penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di kampung Kimbely dan kampung Banti, Tembagapura, Mimika, Papua terhadap sekitar 1.300 warga perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Kejadian serupa sepertinya beberapa kali terulang. Apakah penanganan yang dilakukan pemerintah sudah tepat? Saya menduga telah terjadi disharmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat. Oleh sebab itu fenomena dan konflik yang terjadi di Papua harus diselesaikan secara komprehensif. Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus mengambilalih tugas yang diberikan selama ini secara parsial kepada TNI dan instansi terkait.

Ada pihak-pihak tertentu yang ingin bermain di atas kekisruhan konflik di Papua untuk kepentingan dan agenda politik tahun 2019. Oleh sebab itu pemerintah jangan gegabah jika melakukan pendekatan militer. Ini sangat berbahaya bagi masa depan Papua. Kesalahan dalam bertindak dapat berujung pada kemerdekaan yang selama ini memang dicita-citakan oleh sebagian masyarakat Papua.

Utamakan terlebih dahulu keselamatan dan keamanan masyarakat sipil melalui pendekatan persuasif seperti negosiasi. Pendekatan militer dilakukan sebagai pilihan terakhir jika semua ikhtiar persuasif mengalami kebuntuan. Itupun harus dilakukan dengan perhitungan yang matang, untuk menghindari adanya korban dari masyarakat sipil yang tidak berdosa.

Kita sangat prihatin darah kembali tumpah di Bumi Cendrawasih. Ini dilakukan kelompok bersenjata yg oleh pemerintah disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ada beberapa alasan kenapa kekerasan terus berlangsung di Papua. Pertama, pemerintah selama ini melakukan marginalisasi terhadap masyarakat Papua. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan yang dialami masyarakat Papua dalam sisi hubingan pemerintah daerah dan pusat.

Kedua, terjadinya kegagalan yang bisa dilihat dari ketidaksetaraan hasil pembangunan. Pada sektor ini sekarang pemerintahan Jokowi-JK melakukan pembangunan infrastruktur secara masif di Papua dan menetapkan BBM satu harga yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah khususnya di Papua.

Ketiga,persoalan status politik di Papua. Keempat, masalah pelanggaran HAM. Terhadap permasalahan tersebut pemerintah harus terbuka dan tidak boleh ditutup-tutupi. Dalam era yang terbuka ini pemerintah harus menyampaikan secara transparan dan jujur peristiwa dan progres pembangunan yang dicapai selama ini.

Kesalahannya di Papua selama ini adalah tidak adanya kebijakan yang komprehensif, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan saling tidak percaya (distrust) antara kedua belah pihak. Penanganan dilakukan secara parsial dan sendiri-senderi. Saat Papua menangani hal yang dianggap berbeda dengan Jakarta dalam penyelesaian konflik Papua, dianggap seperatisme. Sejatinya Papua lebih tahu dan lebih mengerti tentang persoalan yang dihadapi masyarakatnya sendiri.

Usul yang menarik untuk menyelesaikan konflik Papua pernah disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas mengusulkan agar penyelesaiannya mengikuti model yang pernah dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik Aceh. Kasus Papua mirip dengan Aceh karena ada kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) maupun TPN (OPM) yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari luar negeri.

Format penyelesaian Aceh perlu dilakukan dengan menghadirkan semua kelompok berseberangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagian masyarakat Papua apriori terhadap Jakarta karena sejumlah kasus pelanggaran HAM selama ini tidak ada yang terselesaikan sampai di tingkat pengadilan. Mereka juga menganggap pemerintah tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu persoalan Papua bukan hanya soal pembangunan dan kesejahteraan semata tetapi sudah berkembang menjadi konflik ideologis dalam memandang persoalan Papua.

Dengan demikian pemerintah harus secara bijak mengajak semua elemen masya (pro atau kontra) untuk duduk bersama menyelesaikan secara komprehensif. Selama masih di bawah bingkai NKRI, pemerintah harus legowo menerima alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Semoga bumi Papua segera damai dan sejahtera. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)