BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat media sosial
Pemerintah Indonesia Harus Mengaudit Facebook

Facebook jelas teledor dalam skandal Cambridge Analytica ini. Mereka juga kemarin sudah mengakui kesalahan itu. Gerakan delete Facebook pun efektif sampai saham mereka ikut jatuh gara-gara kasus ini.

Saya sendiri masih pakai Facebook. Karena saya sudah dari dulu pakai (Facebook). Tapi saya pakainya hati-hati. Saya nggak ikut-ikutan kuis (personality test) dan lain-lain.

Yang terjadi pada kasus Cambridge Analytica ini datanya sebenarnya tidak dicuri. Datanya tetap tersimpan di Facebook. Data di profile kita kan ada di Facebook. Dan data apa yang kita lakukan di sana Facebook punya semua. Data itu dipakai untuk targeting iklan oleh lembaga lain. Cuma memang ada lembaga seperti Cambridge Analytica bikin aplikasi di atasnya (Facebook) berupa kuis, polling dan lain-lain yang hasilnya mereka dapat data tambahan di luar datanya Facebook. Data itu yang kemudian mereka olah.  

Sebenarnya mereka nggak nyolong. Kan waktu pertama hendak pakai layanan itu minta approval pemakai. Cuma di sini memang Facebook-nya yang teledor memberikan akses yang begitu luas pada pihak ketiga. Dan akibat dari kejadian ini akses untuk pihak ketiga dibatasi. 

Facebook sudah dari dulu memakai data kita. Kalau nggak begitu mereka dapat duit darimana? Itu juga sudah ada di terms and condition, cuma banyak orang saja nggak baca. 

Setiap pemerintahan berhak mengatur Facebook. Untuk bisa beroperasi di sebuah negara Facebook wajib mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut. Ia harus tunduk dengan hukum amsing-masing negara. Artinya, bila di sini ada aturan privasi, mereka harus ikut (aturannya). Kalau nggak suka, ya nggak usah masuk Indonesia. Di Eropa kan berlaku itu, bila ada hoax yang tersebar kena denda, dan bila disebar di Facebook, medsos itu ikut kena juga. 

Masalahnya, sekarang belum ada aturan perlindungan data pribadi. Masih digodok aturannya. Makanya, pembahasan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi perlu dipercepat dengan adanya kasus ini. Paling tidak pemerintah harus bertemu dan mengaudit Facebook. Bertanya dan mencari tahu apa yang dilakukan Facebook di Indonesia, karena data orang Indonesia banyak di sana. Pemerintah harus menjaga data warganya aman.  Pengumpulan data (oleh pihak ketiga) model Cambridge Analytica ini banyak. Ini baru ketahuan saja. Saya rasa setiap partai politik atau banyak pihak lain memakai data analitis. Tingkat kedalaman datanya tergantung masing-masing. (ade)   

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir