BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat
Pemerintah Harus Putuskan, Akui/Tidak Akui Motor

Pemerintah harus berani bersikap, mengakui atau tidak mengakui keberadaan Ojek Online. Jika pemerintah menolak atau tidak mengakui maka segera pemerintah melarang beroperasinya Ojek Online. Tetapi jika pemerintah mengakui keberadaan Ojek Online maka segera terbitkan peraturan Payung Hukum Ojek Online.

Keberadaan Ojek Online sudah terlanjur jadi alat transportasi yang penting dan solusi untuk menembus kemacetan serta mencapai kecepatan perjalanan. Kita tidak bisa menolak keberadaan Ojek Online hanya  berpatokan pada pemikiran bahwa kendaraan  Roda Dua atau sepeda motor tidak bisa dijadikan alat transportasi umum karena tingkat kecelakaannya tinggi. Semua moda transportasi memiliki potensi kecelakaan tinggi apabila tidak diatur dan diawasi secara ketat. 

Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa ojek adalah tradisi kendaraan Indonesia. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa di negara lain tidak ada yang menjadikan sepeda motor sebagai alat transportasi umum sebagai dasar menolak Ojek Online. 

Atas dasar pemikiran dan sikap presiden ini sudah selayaknya pemerintah segera mengakui Ojek Online atau sepeda motor sebagai salah satu moda angkutan umum untuk mengangkut orang. (mry)
 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol