BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik Internasional
Pemerintah Harus Mengambil Alih Pengelolaan PAM

Inilah yang disebut privatisasi membabi buta. Sejarahnya dimulai dari pertemuan Ronald Reagan dan Magareth Thatcher akhir 70-an. Pertemuan yang dikenal sebagai Konsensus Washington sebagai jalan keluar akan utang sejumlah negara di Amerika Latin yang macet dan gagal bayar. Jalan keluar inilah yang populer dengan sebutan neolib, alias market fundamentalisme pasar (Stiglitz 2001). Sistem ini mensyaratkan deregulasi, liberalisasi, dan terutama privatisasi.

Ide Keysianisme yang sebelumnya berlaku, yakni campur tangan/intervensi negara pada perekonomian telah diharamkan (konkretnya swastanisasi). Ideologi yang akhirnya menjadi pakem IMF, Bank Dunia, dan WTO. Termasuk  Indonesia juga menganut ideologi ini. Ideologi inilah yang ditangkap menteri-menteri Soeharto kala itu, antara lain Sumarlin yang mengadakan gebrakan tahun 1984 dan seterusnya menggiring Indonesia ikut tanpa syarat. Konsensus Washington yang seharusnya hanya berlaku untuk Amerika Latin, justru ikut diadopsi oleh Indonesia.

Puncaknya adalah ketika Soeharto menandatangani 50 letter of intent (LOI) pada 1997. Ekonomi kita jadi  kebablasan, semua jadi diliberalisasi, diprivatisasi. Hal yang sesungguhnya bertolak belakang Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33. Melihat ini, kita dapat membaca dasar masalah swastanisasi PAM Jaya. Lalu pemerintah harus siap mengembalikan pengelolaan PAM Jaya kepada negara, meski nantinya kebijakan tersebut akan dianggap kurang populer. Kita perlu belajar dari Chavez, Morales, dan pemimpin Amerika Latin lainnya bisa sukses memperbaiki negaranya setelah lepas dari Konsensus Washington.

Salah satu dalih mengapa Konsensus Washington ditempuh adalah dampak dari korupsi pemerintahan di Amerika Latin. Pemerintah disana kala itu menggunakan pinjaman luar negeri demi keuntungan diri dan kroninya. Oleh karena itu, pemerintah harus dibatasi campur tangannya dalam perekonomian. Serahkan ke pasar, begitu intinya. Lahirlah deregulasi, liberalisasi, dan terutama privatisasi/swastanisasi yang kemudian populer dengan sebutan neolib (Market Fudamentalism, Stiglitz, 2001). Konsensus Washington jelas tidak sesuai UUD 1945.

Nawa cita Jokowi yang berprinsip berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, kecenderungannya mau mengembalikannya ke posisinya. Jelas banyak kendala/tantangan, namun dalam jangka panjang akan menguntungkan. Itu risiko yang tak bisa dielakkan. Jokowi kelihatan sudah konsisten kesana. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan