BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Nasional WALHI
Pemerintah Harus Laksanakan UUD 45 Pasal 33

Permasalahan kemiskinan di negara-negara yang memiliki kekayaan alam luar biasa (biasanya kekayaan alam yang berasal dari material yang tak terbarukan dan akan habis, seperti minyak dan mineral) sering disebut sebagai paradox of plenty atau resource curse. Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa hal ini terjadi karena negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, menggantungkan mayoritas ekonominya dari ekstraksi material tak terbarukan ini, dan terlambat untuk melakukan peralihan ke sumber-sumber ekonomi yang lebih terbarukan dan memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu, sifat intrinsik dari model ekonomi ekstraktif semacam ini adalah penguasaannya ada di tangan segelintir elite politik maupun elite ekonomi, sehingga akumulasi keuntungan dan manfaat pun berada di tangan segelintir elite, dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pandangan lama yang melihat bahwa jumlah populasi adalah penyebab dari kerusakan alam dan pencemaran global sudah ketinggalan zaman, karena berbagai penelitian menemukan bahwa bukan jumlah penduduk yang besar lah penyebab utama kerusakan dan pencemaran, tetapi pola konsumsi masyarakat dunia yang tidak adil, dimana 20 persen populasi dunia sebenarnya mengkonsumsi sekitar 80 persen kekayaan dan sumberdaya alam. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang kemudian berevolusi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sesungguhnya sudah sejalan dengan pandangan di atas, dan oleh karenanya harus fokus pada upaya-upaya mewujudkan perlindungan kelestarian living space (ruang hidup) yang saat ini direpresentasikan oleh "lingkungan hidup dan hutan".

Jika pemerintah benar-benar melaksanakan dengan baik dan benar apa yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, maka menurut saya itulah pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya. Yang harus dilakukan pemerintah adalah memutus konsentrasi penguasaan dan pemilikan aset yang saat ini ada di tangan segelintir elite. Duapuluh lima perusahaan perkebunan sawit terbesar di Indonesia, misalnya, menguasai tanah hampir setengah luas pulau Jawa. Ini pun sebagian adalah tanah tidak produktif yang hanya digunakan oleh perusahaan sebagai land bank dalam rangka memperbesar nilai aset grup perusahaan mereka. Sementara itu, jutaan petani yang benar-benar berproduksi --terutama memproduksi bahan pangan, dibiarkan kesulitan, seperti tidak memiliki tanah (sehingga terpaksa menjadi buruh tani), tidak memiliki atau kesulitan akses pada modal usaha, pasar, serta sarana produksi lainnya. Di sisi lain, perusahaan besar "diberikan" jutaan hektar tanah secara cuma-cuma melalui skema izin, diberikan berbagai subsidi baik dalam bentuk kebijakan mupun fiskal, serta dibiarkan melakukan praktik produksi yang merusak alam dan mencemari tanpa ada sanksi, serta mendapatkan talangan negara ketika kesulitan kredit dan tidak membayar apapun atas biaya yang timbul di masyarakat dan lingkungan hidup akibat eksternalitas proses produksinya. 

Ketika seruan reforma agraria masih menjadi jargon, disimplifikasi hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah, dan penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera terhadap perusahaan tidak dilakukan, maka kondisi seperti sekarang ini tidak akan membaik. (De)regulasi yang terjadi saat ini justru memberikan legalisasi pada proses-proses percepatan penghancuran alam, karena alih-alih melakukan pemulihan alam yang sudah kehilangan daya dukungnya, alam yang sedang sakit masih terus digenjot dan diekstraksi. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan