BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)
Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha

Yang penting dibenahi adalah independensi  pemerintah dari kepentingan pengusaha dan konglomerat. Yang dikhawatirkan justru intervensi sangat kuat seperti di sektor minerba, migas, dan pangan. Selama ini rakyat menjadi korban. Dalam komoditas garam, jagung, dan beras, rakyat justru menderita. Pemerintah melakukan impor komoditas tersebut pada saat petani panen.  

Selain itu, kebijakan yang menyangkut investasi besar sejauh mana biaya investasi atau pengadaan barang secara obyektif sesuai harga yang ada atau terkandung unsur mark up.  Inilah hal-hal besar yang perlu dibenahi oleh presiden yang terpilih pada 2019.

Selama era Presiden Joko Widodo intervensi pengusaha dan konglomerat dan kerugian petani semakin menjadi-jadi. Tidak ada komoditas yang tidak diimpor dan enteng-enteng saja bagi Jokowi untuk berbohong. Sudah pantas di- impeachment, bukan diperpanjang masa kepresidennya karena banyak sekali janji yang dibuat tidak terlaksana.

Tidak ada yang bisa mengoreksi kebijakan presiden Jokowi dalam 5 tahun ke depan. Guru besar ekonomi  saja tunduk kepada pemerintahan. Universitas juga tidak berani bersikap independen. Jangan mimpi ada perubahan pada era kedua Jokowi.  Malah akan lebih parah.

Kampus-kampus yang tergabung dalam Forum Rektor, LSM dan elemen masyarakat lain diharapkan berani bersikap. Bahkan mahasiswa sudah dijinakkan, tidak ada yang kritis. Belum lagi Menteri BUMN mengelontorkan kampus-kampus dengan beasiswa yang akan diberikan jika datang ke satu acara kampanye.

Saat ini yang terjadi adalah kolusi, oligarki penguasa dengan pengusaha. Yang seharusnya mengoreksi adalah DPR, pakar, para akademisi kampus. Tetapi semuanya sudah lumpuh, tidak ada yang mengoreksi. Pemerintah melakukan pinjaman kepada China dengan adalah pembangunan memerlukan pendanaan. Negara tersebut mensyaratkan dalam pinjamannya untuk membeli barang, tenaga ahli didatangkan dari negaranya.

Masalah ini sudah terbukti. Orang China masuk ke Indonesia tanpa visa, sementara orang Indonesia yang akan pergi ke Negeri Tirai Bambu baru bisa mendapatkan visa setelah berhari-hari mengajukan. Orang-orang China tersebut boleh tinggal di mana saja di pelosok Nusantara, di pertambangan dengan leluasa. Malah menjadi tempat yang ekslusif dimana orang Indonesia tidak boleh masuk.

Pertumbuhan ekonomi juga tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Jokowi. Ekonomi dijanjikan meroket ternyata tidak benar. Nilai tukar rupiah yang dijanjikan akan mencapai Rp10.000 per dolar AS tidak terjadi. Justru rupiah melemah 23 persen diukur dari saat peralihan kekuasaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi. Fakta ini tidak dapat dipungkiri dan menambah beban utang RI yang dibuat dalam dolar AS. Tanpa membuat utang baru, naik dengan sendirinya kewajiban tersebut akibat ekonomi yang bermasalah.

Dalam 5 tahun ke depan kondisi ekonomi akan suram bagi Indonesia dan rakyat kecil. Kelompok non pribumi akan makin dominan, begitu juga dengan China. Ini faktual.  (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan