BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI
Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan

Akar masalah perlindungan terhadap pasar tradisional adalah bertumpu pada kebijakan kepala daerah. Dalam Perpres 112 tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal 12 ayat 3 menegaskan bahwa Izin melakukan usaha diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aturan ini sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan disentralisasi ekonomi di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1999. Sehingga dengan ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemda untuk menjalin kerjasama dengan para pelaku bisnis untuk berinvestasi di daerah, termasuk di dalamnya pelaku rite modern. Oleh karena itu tidak mengherankan pada sebagian besar wilayah Indonesia mini market modern berjaringan (ritel) tumbuh subur, bahkan sudah tidak mengindahkan peraturan presiden di atas. Misalnya, dalam hal jarak antar toko atau jarak dengan pasar tradisional.

Dengan melihat kondisi tersebut seharusnya pemerintah daerah menjadi garda terdepan untuk melindungi geliat ekonomi di daerahnyan masing-masing dengan melakukan modernisasi pasar-pasar tradisonal atau toko ritel milik masyarakat/pemda. Contoh ini bisa melihat dari Sumatera Barat, khususnya kota padang, yang menghambat perizinan pendirian ritel modern berjaringan, sementara itu di sisi yang lain terus memperkuat minang mart sebagai pengganti dari ritel modern tersebut. Beberapa daerah lain juga menerapkan hal serupa, namun dengan pendekatan berbeda seperti di Kulon Progo, Bantul, Landak dan Sragen, yang membatasi izin pendirian ritel berjaringan karena sudah terlampau menjamur.

Kesimpulannya, upaya perlindungan terhadap ekonomi kerakyatan harus menjadi salah satu tujuan utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Pemda tidak boleh lagi secara serampangan mengizinkan pendirian ritel modern berjaringan tanpa memperhatikan kegiatan ekonomi lainnya.

Di sisi yang lain sudah saatnya penataan terkait pasar modern dan tradisonal harus diatur dalam atauran yang lebih tinggi. Misalnya, pada RUU perkoperasian, RUU Kewirausahaan nasional dan RUU Ekonomi kreatif yang saat ini sedang digodok oleh DPR RI, untuk menjaga keselarasan perkembangan ekonomi kerakyatan di tengah gempuran pasar-pasar atau toko toko modern. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998